ISTIMEWA
SMARTNEWS.ID – Dalam focus group discussion (FGD) Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu yang digelar Bawaslu di Kampus FISIP Universitas Lampung (Unila) gedung B.3, Selasa, 16 September 2025, Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., Wakil Rektor PKSI Unila, menyampaikan pandangan akademisnya mengenai pentingnya penguatan fungsi mitigasi dan kontrol Bawaslu.
Ia menekankan perlunya pengawasan pemilu yang lebih proaktif, transparan, dan akuntabel agar setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
FGD ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H., Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar, Dekan FISIP Unila Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., serta menghadirkan narasumber utama Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., dan Dr. Ir. Nasir Biasane.
Forum ini menjadi ruang bagi para akademisi, pengawas pemilu, dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi tata kelola lembaga pengawas pemilu sekaligus merumuskan langkah strategis pengawasan ke depan.
Prof. Ayi menegaskan, tata kelola Bawaslu harus berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, yang inheren dalam siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian.
“Bawaslu perlu berperan sebagai fungsi controlling dari a sampai z, bukan sekadar reaktif,” ujarnya.
Menurutnya, forum ini menjadi momentum “belanja masalah” sekaligus ajang merumuskan pandangan yang lebih strategis. Ia berharap, gagasan-gagasan yang muncul dapat memperkuat standar kepemimpinan nasional di masa depan, mengingat pemilu merupakan investasi besar negara yang menuntut pengelolaan serius dan berintegritas.
“Kita bisa belajar dari praktik terbaik di negara lain, agar top leader hasil pemilu kita betul-betul unggul dan kompetitif,” tuturnya.
Selain itu, Prof. Ayi mendorong agar Bawaslu semakin adaptif terhadap tantangan baru dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, penggunaan teknologi, data yang akurat, serta sistem pengawasan yang partisipatif dapat memperkuat mitigasi risiko kecurangan sejak dini.
“Mitigasi tidak hanya soal regulasi, tetapi juga soal kesiapan sistem dan SDM agar fungsi pengawasan berjalan efektif,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi dalam forum semacam ini karena membuka ruang pertukaran gagasan dan insight akademik. Dengan adanya dialog antara pengawas pemilu dan kalangan akademisi, diharapkan muncul rekomendasi yang dapat menjadi acuan kebijakan.
“FGD ini tidak hanya evaluasi, tetapi juga investasi gagasan yang akan memperkuat sistem demokrasi kita,” kata Prof. Ayi menutup pemaparannya. (***)
