SMARTNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) guna memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan berlangsung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Jumat, 17 April 2026.
FGD ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2027 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Kegiatan diikuti oleh kepala sub bagian perencanaan, pejabat fungsional perencana, serta operator dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesawaran.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD Pesawaran, Iswanto, mengatakan forum ini menjadi momentum untuk memperbaiki pola penyusunan ADEM yang selama ini masih dilakukan secara parsial.
“Melalui forum ini, penyusunan ADEM dilakukan secara bersama-sama agar lebih terintegrasi dan mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang kini lebih berorientasi pada pemberian program dibandingkan transfer anggaran langsung ke daerah. Hal ini, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam menyusun asumsi ekonomi makro.
“Kita perlu menyesuaikan pendekatan penyusunan ADEM agar tetap selaras dengan arah kebijakan pusat sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” tambahnya.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Ayu Hayanutunnisma, yang menekankan pentingnya penajaman isu strategis serta sinkronisasi peran OPD dalam penyusunan ADEM guna mendukung penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Secara umum, kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas OPD dalam mengidentifikasi dan memvalidasi permasalahan pembangunan, menyelaraskan fungsi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, serta merumuskan strategi berbasis isu prioritas daerah.
FGD diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain rumusan permasalahan pembangunan yang terverifikasi, pemetaan program dan kegiatan OPD beserta peran masing-masing, serta rekomendasi kebijakan untuk penyusunan ADEM pada APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi dengan empat fokus utama, yakni penanganan working poor, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui diskusi tersebut, peserta menyusun matriks aksi kebijakan ADEM sesuai peran dan fungsi masing-masing OPD sebagai langkah konkret mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. (***)
