SMRTNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai mempersiapkan 17 desa yang mewakili seluruh kecamatan untuk mengikuti tahapan penilaian Desa Antikorupsi tingkat provinsi.
Persiapan tersebut dilakukan melalui pendampingan guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan transparan, tertib, dan akuntabel, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengawasan hingga pengelolaan aset desa.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pendampingan dan Penilaian Desa Antikorupsi Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (25/9/2026).
Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman, mengatakan program pembinaan dan pendampingan Desa Antikorupsi telah dilaksanakan selama beberapa tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Tahun ini, sebanyak 17 desa dipilih untuk mengikuti pendampingan. Masing-masing kecamatan mengusulkan satu desa melalui camat untuk selanjutnya menjalani proses pembinaan dan evaluasi.
Dari 17 desa tersebut, nantinya akan diseleksi menjadi lima desa yang diusulkan mengikuti tahapan penilaian di tingkat provinsi.
“Pendampingan akan mulai dilakukan pada 28 September 2026 secara bergiliran, sementara proses penilaian direncanakan berlangsung pada Desember mendatang,” kata Badruzzaman.
Menurutnya, pendampingan diperlukan untuk memperkuat sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama administrasi, pengelolaan keuangan, dokumentasi kegiatan, serta penerapan prosedur dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Ia menegaskan, pemerintah desa tidak boleh memandang proses tersebut sebatas kegiatan melengkapi dokumen untuk memenuhi indikator penilaian. Seluruh administrasi yang disiapkan harus sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan kondisi nyata di lapangan.
“Yang paling penting bukan sekadar melengkapi dokumen, tetapi bagaimana kegiatan ini berdampak terhadap pengelolaan keuangan desa yang lebih baik,” tegasnya.
Selain pembenahan administrasi dan pengelolaan keuangan, pendampingan juga difokuskan pada penguatan keterbukaan informasi publik di tingkat desa.
Pemerintah desa didorong untuk menyediakan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sumber pendapatan, prioritas penggunaan Dana Desa, hingga alokasi anggaran yang dapat diakses masyarakat.
Keterbukaan tersebut juga perlu didukung dengan mekanisme pengaduan masyarakat yang jelas dan mudah diakses. Pemerintah desa diharapkan memiliki sistem penerimaan, penanganan, serta tindak lanjut pengaduan, baik melalui saluran konvensional maupun digital.
Dalam proses pendampingan, sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan sesuai tugas dan kewenangannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam pembinaan tata kelola pemerintahan desa, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keterbukaan informasi publik serta penyediaan media informasi desa.
Badruzzaman juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara tim pendamping dan pemerintah desa agar seluruh arahan dan pembinaan berjalan konsisten.
Dengan demikian, setiap desa memiliki pemahaman yang sama dalam melakukan pembenahan serta memenuhi indikator penilaian Desa Antikorupsi.
Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa juga menjadi perhatian. Dokumentasi musyawarah, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, hingga berbagai kegiatan desa harus disusun secara transparan dan mencerminkan kondisi sebenarnya.
Melalui pendampingan tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap 17 desa yang mewakili seluruh kecamatan tidak hanya siap menghadapi penilaian Desa Antikorupsi tingkat provinsi, tetapi juga mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel secara berkelanjutan.
Dengan begitu, upaya pencegahan korupsi di tingkat desa tidak berhenti pada pencapaian penilaian, melainkan menjadi bagian dari budaya pemerintahan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (SM/Kmf)
