SMARTNEWS.ID – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Utara, William Mamora, mengapresiasi sikap Ketua DPD Partai NasDem dan Ketua DPD PAN Lampung Utara dalam menyikapi polemik rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menurut William, kedua pimpinan partai tersebut lebih mengedepankan substansi persoalan dibanding sekadar merespons judul pemberitaan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Saya mengapresiasi sikap Ketua NasDem dan Ketua PAN. Mereka fokus pada substansi persoalan, yakni hal-hal yang menjadi catatan dan masukan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan nantinya,” kata William saat dihubungi melalui sambungan video WhatsApp, Selasa, 19 Mei 2026.
William menilai sikap yang ditunjukkan kedua tokoh politik senior tersebut mencerminkan kedewasaan berpolitik dan mampu menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika yang berkembang.
“Pernyataan mereka objektif dan teduh, sehingga suasana tetap guyub,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Lampung Utara yang membidangi infrastruktur, William menegaskan dirinya merasa wajar memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait rencana pembangunan yang akan dibiayai melalui pinjaman PT SMI tersebut.
Ia mengungkapkan, dalam rapat pimpinan yang dihadiri unsur pimpinan DPRD, ketua fraksi, Sekretaris Daerah, dan jajaran pemerintah daerah, dirinya sempat mempertanyakan kemungkinan perubahan lokasi pembangunan dari 17 ruas jalan yang direncanakan.
“Saya hanya meminta agar dilakukan kaji ulang terhadap locus pembangunan apabila masukan dan aspirasi yang berkembang di fraksi-fraksi sama sekali tidak dipertimbangkan,” katanya.
William menjelaskan, usulan tersebut muncul karena banyaknya aspirasi masyarakat yang diterimanya, baik dari kepala desa maupun tokoh masyarakat di sejumlah wilayah yang menginginkan percepatan perbaikan infrastruktur jalan.
“Selama ini persoalannya tidak ada anggaran karena efisiensi. Sekarang ada rencana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, maka saya merasa perlu memperjuangkan lokasi yang menjadi aspirasi masyarakat. Ada beban moral yang harus saya jalankan,” tegasnya.
Selain menjabat sebagai anggota DPRD, William juga diketahui berlatar belakang advokat dan menjabat Sekretaris DPC PERADI Kotabumi. Dengan latar belakang hukum tersebut, ia mengaku berhati-hati dalam menyampaikan pandangan, terlebih dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Gerindra.
William juga membantah anggapan bahwa Fraksi Gerindra menolak rencana pinjaman daerah tersebut. Ia menegaskan hingga kini tidak pernah ada rapat resmi fraksi yang menghasilkan keputusan penolakan.
“Kalau memang menolak, tentu sebelumnya kami menggelar rapat fraksi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang diketahui ketua partai serta disampaikan kepada Ketua DPRD. Faktanya, itu tidak pernah ada,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar setiap pihak lebih cermat memahami konteks persoalan dan tidak hanya terpaku pada judul pemberitaan yang beredar.
“Harusnya dicek dulu fakta dan substansinya. Jangan asal bicara, apalagi sesama koalisi. Jangan sampai terkesan mencari poin politik,” katanya.
Meski demikian, William memastikan hubungan Fraksi Gerindra dengan pihak eksekutif tetap berjalan baik. Namun, sebagai bagian dari koalisi pengusung pemerintah daerah, pihaknya merasa tetap perlu memberikan kritik dan masukan demi kepentingan masyarakat.
“Sebagai koalisi, kami tetap harus kritis dan selektif terhadap setiap kebijakan. Justru sebagai kawan harus saling mengingatkan dan menjaga,” ucapnya.
William juga mengimbau seluruh pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan polemik tersebut untuk kepentingan tertentu.
“Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati cermat dan bijak melihat persoalan ini,” kata dia. (***)
