DOK
SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan kabar baik bagi satuan pendidikan khususnya pada jenjang SMA/SMK dan SLB negeri di Sai Bumi Ruwa Jurai.
Apa itu? yakni, mulai tahun 2026 Pemprov Lampung akan menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang bersumber dari APBD sebagai pengganti uang komite yang dihapuskan tahun 2025.
Kebijakan tersebut dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk mengurangi beban biaya pendidikan peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H, mengatakan kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Lampung untuk menekan pungutan pendidikan, khususnya yang selama ini dibebankan melalui uang komite sekolah.
“Tahun lalu sudah ada kebijakan Bapak Gubernur bagaimana mengurangi beban siswa dan orang tua, terkait uang komite. Tahun ini, disusun rencana agar pembiayaan operasional sekolah dapat dianggarkan melalui APBD,” kata Thomas, Selasa, 13 Januari 2026.
Pemprov Lampung telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Anggaran BOPD tersebut, katanya, direncanakan akan disalurkan per triwulan langsung ke rekening masing-masing sekolah.
“Insyaallah penyaluran dilakukan per triwulan, sehingga sekolah bisa tetap beroperasional dengan maksimal. Kegiatan-kegiatan sekolah juga bisa dibiayai melalui BOPD yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung,” ujarnya.
Adapun besaran bantuan yang dialokasikan Rp500 ribu per siswa per tahun untuk sekolah reguler, serta Rp600 ribu per siswa per tahun untuk sekolah unggul. Dana itu diberikan untuk digunakan sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
“Untuk sementara ini per tahun, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ke depan, apabila kondisi keuangan daerah membaik, tentu akan kami kaji ulang untuk peningkatan,” kata Thomas.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Gubernur Lampung dalam membantu masyarakat meringankan biaya pendidikan, sekaligus memastikan sekolah tetap dapat menjalankan aktivitas pembelajaran dengan baik.
“Ini adalah komitmen Bapak Gubernur. Bagaimana membantu masyarakat mengurangi beban biaya pendidikan, namun di sisi lain juga memastikan sekolah tetap beroperasional dengan baik. Karena itu anggaran ini disalurkan mulai tahun 2026,” kata dia. (RLS)
