SMARTNEWS.ID – Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan kepada 1.202 warga yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah di kota tersebut. Bantuan yang diberikan berupa beras serta uang tunai sebesar Rp1 juta bagi warga yang rumahnya terdampak langsung.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengatakan ribuan warga tersebut berasal dari empat kecamatan yang mengalami dampak banjir paling parah, yakni Kecamatan Rajabasa, Tanjung Senang, Sukarame, dan Sukabumi.
“Total warga terdampak bencana itu ada 1.202 orang dari empat kecamatan yang paling parah terdampak banjir,” ujar Eva Dwiana di Bandar Lampung, Minggu, 8 Maret 202.
Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut merupakan langkah cepat pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir. Saat ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga masih menunggu laporan tambahan dari pihak kecamatan terkait data warga terdampak lainnya.
Ia menjelaskan bahwa bantuan sementara difokuskan kepada warga yang rumahnya terdampak langsung oleh banjir. Sementara itu, warga yang hanya terdampak di bagian luar rumah masih dalam proses pendataan oleh pihak kecamatan.
“Jika ditemukan warga yang belum terjangkau bantuan, maka akan kembali kita salurkan bantuan,” jelasnya.
Eva Dwiana juga mengungkapkan bahwa dalam peristiwa banjir yang terjadi pada Jumat, 6 Maret 2026 tersebut tercatat adanya korban jiwa. Namun demikian, tidak ada laporan warga yang mengalami luka-luka.
Dalam penanganan banjir, tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah, camat, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turut diterjunkan untuk membantu proses penanganan di lapangan.
Selain penanganan darurat, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga terus melakukan perbaikan sistem drainase guna mengurangi potensi banjir di masa mendatang. Namun, menurut Eva, penanganan banjir secara menyeluruh juga memerlukan dukungan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang memiliki kewenangan terhadap infrastruktur sungai dan pengendalian banjir.
Ia menambahkan, persoalan banjir di Kota Bandar Lampung juga membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena aliran air tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga dari daerah sekitar seperti Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan.
“Kalau semua pihak turun bersama, terutama balai, insya Allah penanganannya bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (***)
