Program tersebut akan direalisasikan secara bertahap. Pada 2026, pembangunan ditargetkan menjangkau 150 desa, kemudian bertambah menjadi 250 desa pada 2027 hingga mencapai 500 desa pada tahun berikutnya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, program tersebut merupakan upaya pemerintah mengatasi tingginya biaya pakan yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam produksi peternakan.
“Kami ingin dari 2.500 desa yang ada di Provinsi Lampung, ada 500 desa yang memiliki pabrik pakan mandiri. Tahun ini kita bangun di 150 desa, tahun depan insya Allah di 250 desa, dan tahun berikutnya kita genapkan menjadi 500 desa,” ujar Mirza saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di halaman UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan, Jumat, 13 Januari 2026.
Menurut Mirza, tingginya biaya pakan menjadi persoalan yang harus diselesaikan karena porsinya mencapai 70 hingga 80 persen dari total biaya produksi peternakan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga jual daging ayam, telur, ikan, dan komoditas peternakan lainnya.
Padahal, Lampung memiliki potensi bahan baku pakan yang melimpah, mulai dari jagung, singkong, hingga berbagai hasil pertanian lainnya.
Karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku pakan yang dapat diproduksi langsung di desa. Jagung hasil panen petani, misalnya, dapat melalui proses pengeringan sebelum diolah menjadi pakan ayam maupun ikan.
Mirza mengungkapkan, program pabrik pakan mandiri telah diuji coba di sejumlah desa pada 2025. Hasilnya, harga pakan yang sebelumnya berkisar Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram dapat ditekan menjadi sekitar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram.
Selain menekan biaya produksi, keberadaan pabrik di desa diharapkan mengurangi biaya distribusi yang selama ini mencapai sekitar 25 hingga 30 persen dari harga pakan.
“Sebagai pemerintah, tugas kita memastikan apa yang sudah diberikan melalui tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah bisa dinikmati seluruh masyarakat Lampung secara layak,” katanya.
Ia menegaskan, keterjangkauan harga pangan menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh sumber protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemprov Lampung akan melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, perguruan tinggi, perusahaan pakan, serta kelompok peternak.
Dalam kesempatan yang sama, Mirza bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meresmikan sejumlah fasilitas pelayanan peternakan, meliputi UPTD Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengatakan laboratorium yang diresmikan telah mengantongi akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025:2017.
Fasilitas tersebut memungkinkan pengujian mutu dan keamanan pakan serta sejumlah produk peternakan dilakukan di Lampung tanpa harus mengirimkan sampel ke laboratorium luar daerah.
Sementara itu, Direktur Pakan Kementerian Pertanian, Tri Melasari, menyebut Lampung memiliki potensi peternakan besar dengan populasi sapi sekitar 905.000 ekor, kambing 1,9 juta ekor, ayam pedaging 94,8 juta ekor, dan ayam ras petelur 14,8 juta ekor.
Menurutnya, penguatan sektor peternakan perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari ketersediaan pakan bermutu, kesehatan ternak hingga jaminan keamanan produk asal hewan. (***)
