SMARTNEWS.ID – Akses menuju kawasan wisata Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus, kini semakin singkat. Peningkatan ruas jalan Simpang Kiluan–Umbar memangkas waktu tempuh dari Bandar Lampung yang sebelumnya lima jam menjadi sekitar dua jam.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meresmikan pembangunan ruas jalan tersebut di Pekon Negeri Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan, Kamis, 12 November 2026.
Peresmian ditandai dengan touring sepeda motor bersama Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan, Bupati Tanggamus Saleh Asnawi, Anggota DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri, serta masyarakat menuju kawasan wisata Teluk Kiluan.
Mirza mengatakan, pembangunan infrastruktur di wilayah Kelumbayan merupakan hasil kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, dan pemerintah pusat melalui dukungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah membuat Pemprov Lampung perlu membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar perbaikan jalan dapat dilakukan secara bertahap.
“Ini jalan provinsi tanggung jawabnya Gubernur. Tapi ada masalah, Pemerintah Provinsi Lampung duitnya enggak cukup untuk ngebagusin jalan. Maka minta sama pemerintah pusat,” ujar Mirza.
Ia menargetkan pada 2028 seluruh akses jalan penghubung Bandar Lampung hingga Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, berada dalam kondisi mantap melalui pembagian penanganan antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Selain meningkatkan konektivitas, Mirza mengingatkan agar pembangunan jalan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Ia meminta warga tidak mudah menjual lahan perkebunan maupun pertanian kepada pihak luar seiring meningkatnya nilai ekonomi kawasan.
“Saya berharap jalan yang bagus ini mendorong ekonomi untuk masyarakat lokal sini dulu. Jangan sampai orang yang tumbuh, kita yang kesingkir,” tegasnya.
Mirza juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat Kelumbayan mampu mengembangkan potensi komoditas unggulan, seperti kopi dan kakao, melalui pengolahan produk bernilai tambah.
Ia meminta camat dan kepala pekon menggerakkan gotong royong untuk membersihkan saluran air serta rumput di sepanjang bahu jalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah genangan yang dapat mempercepat kerusakan infrastruktur.
“Yang membayar pajak untuk membangun jalan di sini 9.500.000 orang Lampung. Jalan di sini bagus, maka Bapak Camat, Pak Pekon bertanggung jawab bukan hanya kepada saya, kepada yang membayar pajak yang 9.500.000 di Lampung. Maka jalan di sini harus dijaga,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah menjelaskan, ruas Simpang Kiluan–Simpang Umbar memiliki panjang total 25 kilometer.
Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Lampung telah menyelesaikan pembangunan jalan beton (rigid pavement) sepanjang 2.682 meter dengan lebar enam meter, ditambah rabat beton satu meter. Pekerjaan tersebut telah melalui proses serah terima pertama atau PHO pada 28 Oktober 2026.
“Alhamdulillah kemarin sudah PHO Pak Gub, sehingga insyaallah nanti di Desember ini asumsi kondisi kemantapan kita di angka 63,33 persen,” jelasnya.
Taufiqullah menambahkan, peningkatan akses menuju Teluk Kiluan juga didukung penyelesaian jalan beton sepanjang 6,8 kilometer oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) pada ruas Padang Cermin–Teluk Kiluan dengan anggaran Rp48 miliar.
Sementara itu, untuk ruas lanjutan Simpang Umbar–Putih Doh sepanjang 23 kilometer, penanganan telah dilakukan sepanjang 2.700 meter. Ruas tersebut kembali memperoleh alokasi program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) senilai Rp26 miliar dengan skema tahun jamak atau multi-years yang ditargetkan rampung pada awal 2027.
Tokoh adat sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tanggamus Romzi Edy mengapresiasi pembangunan infrastruktur tersebut. Ia menilai perbaikan jalan membuka peluang pengembangan pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan masyarakat Kelumbayan.
Usai meresmikan dan meninjau langsung kondisi jalan, Gubernur Mirza bersama rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau pasar tebus murah di KDKMP Pekon Kiluan Negeri. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat setempat. (***)
