Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Lampung Selatan itu dipimpin Ketua DPRD Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit, Wakil Ketua II Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
Dua agenda tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah, mulai dari alokasi anggaran pembangunan hingga penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ranperda APBD 2027 menjadi landasan dalam menentukan prioritas program pemerintah daerah, pembiayaan pembangunan, serta alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, kebijakan anggaran yang ditetapkan diharapkan mampu menjawab persoalan daerah dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diarahkan pada penyesuaian regulasi pengelolaan sumber pendapatan daerah.
Regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan pemerintah daerah menjalankan fungsi penganggaran serta pembentukan regulasi untuk memastikan kebijakan keuangan daerah memiliki landasan hukum dan arah yang jelas. (HUMAS DPRD)