SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kerja sama 10 provinsi anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Kamis, 19 November 2026.
Mengusung tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan: Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh”, kegiatan tersebut diikuti perwakilan 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Hadir pula Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU yang juga Rektor IPDN, Halilul Khairi.
Marindo mengatakan, kerja sama antardaerah harus menghasilkan program yang terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Terlebih, tantangan pembangunan seperti persoalan ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah secara mandiri.
“Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, serta memastikan tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang didorong Pemprov Lampung adalah pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di seluruh provinsi anggota FKD-MPU. Platform tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam memetakan ketersediaan dan distribusi pangan secara cepat dan akurat.
Dalam penguatan sektor pangan, Marindo menawarkan empat langkah strategis. Yakni memperkuat perdagangan dan distribusi komoditas antarwilayah, mengembangkan kemitraan BUMD pangan dengan pelaku usaha dan kelompok tani, mendorong pemanfaatan teknologi serta pertukaran inovasi pertanian, dan memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menghubungkan daerah surplus pangan dengan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Ketahanan pangan dibangun sebagai fondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di sektor pariwisata, Marindo menilai Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Jawa. Potensi destinasi seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dinilai dapat dikembangkan melalui promosi bersama lintas provinsi.
Ia menawarkan pengembangan paket wisata terpadu atau bundling yang menghubungkan destinasi unggulan seluruh daerah anggota FKD-MPU. Dengan demikian, potensi wisata masing-masing daerah dapat dipasarkan sebagai satu jaringan perjalanan wisata.
Selain pangan dan pariwisata, kerja sama juga diarahkan pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, FKD-MPU juga meluncurkan platform digital Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN).
Platform ini merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang ketahanan pangan FKD-MPU untuk mengintegrasikan data dan memperkuat rantai pasok pangan di 10 provinsi anggota.
Marindo berharap, forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis serta dapat diimplementasikan. (***)