SMARTNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menargetkan normalisasi Sungai Waykerap di Pekon Waykerap, Kecamatan Semaka, mulai dilaksanakan pada Desember 2026. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi persoalan banjir saat musim hujan sekaligus kekurangan pasokan air yang selama ini menghambat aktivitas pertanian masyarakat.
Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, meninjau langsung kondisi Sungai Waykerap, Sabtu, 21 November 2026, guna memastikan kesiapan penanganan serta mengidentifikasi persoalan teknis yang perlu diperhitungkan sebelum pekerjaan normalisasi dimulai.
Persoalan Sungai Waykerap selama ini menjadi perhatian masyarakat, terutama para petani. Saat musim kemarau, debit air sungai menurun drastis hingga mengering. Dampaknya, sekitar 600 hektare lahan persawahan kesulitan mendapatkan pasokan air dan musim tanam petani bahkan tertunda hingga enam bulan.
Sebaliknya, ketika musim hujan, sungai kerap meluap dan menyebabkan genangan di kawasan persawahan maupun permukiman warga.
Agus Suranto mengatakan, normalisasi Sungai Waykerap harus dilakukan melalui perencanaan dan kajian teknis yang matang agar penanganannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan adalah kondisi elevasi atau ketinggian lahan persawahan yang berada di atas posisi sungai.
Pembangunan tanggul memang dapat menjadi salah satu solusi untuk menahan luapan air. Namun, jika tidak diperhitungkan secara tepat, keberadaan tanggul justru berpotensi menghambat aliran air dari kawasan pegunungan dan mengalihkan genangan ke permukiman lainnya.
Karena itu, Agus menilai diperlukan kajian menyeluruh, termasuk kemungkinan melibatkan kalangan akademisi untuk memperkuat perhitungan teknis sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Selain perencanaan, ketersediaan alat berat juga menjadi perhatian. Pemkab Tanggamus membuka kemungkinan menambah alat berat apabila kondisi cuaca memungkinkan sehingga proses normalisasi dapat berjalan lebih cepat.
Pemerintah daerah juga memiliki alat berat berukuran lebih kecil yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan di lapangan. Namun, pengoperasiannya tetap memerlukan dukungan bahan bakar solar dan tenaga operator.
Penanganan Sungai Waykerap sebelumnya telah mendapat perhatian pemerintah pusat. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung telah melakukan peninjauan pada 13 Oktober 2026, disusul Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada 18 Oktober 2026.
Agus berharap rencana normalisasi dapat segera direalisasikan sesuai target, sehingga risiko banjir dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan sebelum memasuki puncak musim hujan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa normalisasi bukan jaminan banjir tidak akan terjadi. Upaya penanganan harus tetap disertai langkah antisipasi dan perencanaan berkelanjutan.
Harapan serupa disampaikan warga Pekon Waykerap, Hasroni. Ia berharap rencana normalisasi tidak sekadar berhenti pada peninjauan dan survei, tetapi benar-benar diwujudkan sesuai jadwal.
Menurutnya, persoalan Sungai Waykerap telah lama memengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya petani yang harus menghadapi kekurangan air saat kemarau dan ancaman banjir ketika musim hujan.
Ia berharap normalisasi mampu memperbaiki aliran sungai, menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan persawahan, serta mengurangi risiko luapan air yang mengancam permukiman. (***)