SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan regulasi agraria untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik pertanahan. Pasalnya, sekitar 45 kasus sengketa lahan di Lampung masih melibatkan masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga masyarakat adat.
Persoalan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 20 November 2026.
Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menilai, regulasi pertanahan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan agraria di daerah. Karena itu, diperlukan aturan yang lebih tegas dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi serta dinamika sosial masyarakat.
“Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita selesaikan ke depan,” ujar Mirza.
Menurutnya, persoalan agraria di Lampung tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun perkebunan.
Mirza juga menyoroti belum meratanya manfaat peningkatan harga komoditas pertanian. Kebijakan perbaikan harga dinilai menguntungkan pemilik lahan, tetapi belum tentu memberikan dampak setara bagi buruh tani yang menggarap lahan milik orang lain.
“Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang sama,” jelasnya.
Ia berharap, aspirasi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan legislasi nasional, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Selain penyelesaian konflik agraria, Mirza menekankan pentingnya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Harmonisasi regulasi diperlukan agar kebijakan tidak tumpang tindih dan dapat diterapkan secara efektif.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan kunjungan ke Lampung merupakan bagian dari penjaringan aspirasi daerah dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027. Selain Lampung, Baleg DPR RI juga membentuk tim kunjungan kerja ke Jawa Tengah.
Menanggapi persoalan agraria, Bob Hasan menyebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi salah satu landasan penting untuk memberikan kepastian hukum atas pengusahaan dan pengelolaan lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Ia menegaskan, reforma agraria bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan pengelolaan lahan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bob juga menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa agraria dapat dilakukan melalui pemulihan hak atau restitusi bagi masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanah. Sementara redistribusi tanah menjadi salah satu instrumen reforma agraria, termasuk pengaturan alokasi 20 persen dari luasan HGU serta kewajiban penyediaan plasma bagi masyarakat.
Menurutnya, investasi dan aktivitas ekonomi berskala besar harus memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah usaha. (***)