ISTIMEWA
SMARTNEWS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Samsudin membuka Lampung Economic & Investment Forum 2024, di Lampung Marriott Resort & Spa Pesawaran, Rabu, 2 Oktober 2024.
Pj Gubernur Samsudin mengucapkan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, yang telah secara konsisten bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus bekerja keras menggali potensi dan peluang-peluang investasi, melalui Forum Investasi Lampung (FOILA) serta menyelenggarakan Lampung Economic & Investment Forum 2024 dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebutkan, saat ini pendapatan daerah Provinsi Lampung bersumber pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan transfer dana pusat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, ia bersama seluruh stakeholder terkait terus berkolaborasi untuk meningkatkan sumber pendapatan lain yang tidak terbatas.
“Kita harus mencari variabel yang ketiga, variabel yang tidak terbatas, yaitu bisnis investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang harus kita lakukan, memperbanyak investasi di Lampung, mempermudah izin investasi, dan memberikan kenyamanan bagi para investor,” kata Pj Gubernur.
Diantara para investor yang hadir dalam kegiatan tersebut, ia menawarkan beberapa proyek investasi, yaitu Kawasan Wisata Terpadu Bakauheni Harbour City (BHC) di Kabupaten Lampung Selatan dan AgroPark di Bandar Lampung yang akan dikembangkan sebagai pusat studi pertanian, peternakan, perkebunan, serta tanaman pangan dan hortikultura.
Selain itu, juga mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan Kotabaru yang kini sudah menjadi kebutuhan Provinsi Lampung. Menurutnya, kepadatan Kota Bandar Lampung perlu segera diurai dan kualitas lingkungan hidup perlu ditingkatkan.
“Kita membutuhkan kawasan perkotaan baru, yang dibangun dengan paradigma baru, yaitu pembangunan yang berkelanjutan,” ucapnya.
Paradigma pembangunan berkelanjutan ini, katanya, menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Faktor-faktor seperti kelestarian sumber daya alam dan dampak negatif terhadap lingkungan, serta keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat menjadi pertimbangan prioritas. (***)
