SMARTNEWS.ID – Kemudahan akses layanan keuangan digital ternyata belum sepenuhnya diikuti kemampuan masyarakat dalam mengelolanya. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi digital dan besarnya populasi generasi muda.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti kesenjangan tersebut saat menghadiri Lampung Financial Festival 2026 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Sabtu, 5 September 2026.
Menurutnya, generasi muda harus dibekali literasi keuangan agar tidak sekadar menjadi pengguna layanan digital, tetapi mampu mengambil keputusan ekonomi secara tepat, aman dan produktif.
“Generasi muda inilah, Gen Z dan Post-Gen Z, yang akan kita ciptakan untuk menjadi kekuatan ekonomi Provinsi Lampung ke depan,” kata Mirza.
Ia menyebut Gen Z di Lampung mencapai sekitar 24,7 persen atau hampir 2,3 juta jiwa, sementara Post-Gen Z mencapai 20,67 persen. Besarnya populasi tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi bonus demografi.
Namun, potensi tersebut harus diimbangi kemampuan mengelola keuangan.
Mirza mengungkapkan, indeks inklusi keuangan Lampung telah mencapai sekitar 90,94 persen, sedangkan literasi keuangan berada di kisaran 72 persen.
Artinya, akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahamannya.
“Jadi akses masyarakat mendapatkan layanan keuangan itu jauh lebih mudah dibandingkan pengetahuan mereka dalam menggunakan literasi keuangan. Maka kesenjangan inilah yang penting,” ujarnya.
Kesenjangan itu semakin penting di tengah masifnya ekonomi digital. Di Lampung, jumlah merchant QRIS telah mencapai sekitar 889 ribu dengan 22,4 juta transaksi senilai sekitar Rp1,87 triliun.
Menurut Mirza, generasi muda harus didorong naik kelas dari sekadar konsumen menjadi pelaku ekonomi digital.
“Kita ingin ke depan QRIS-QRIS ini dimiliki oleh generasi muda kita, bukan hanya bayar QRIS, tapi orang yang masuk QRIS,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Farid Azhar Nasution mengingatkan bahwa kemudahan teknologi juga membawa risiko baru.
Generasi muda diminta mewaspadai pinjaman online ilegal, investasi ilegal, judi online hingga kebiasaan belanja impulsif yang dipengaruhi tren dan algoritma digital.
“Jangan biarkan teknologi mengendalikan keputusan keuangan kita. Kita harus tetap pegang kendali,” tegas Farid.
Ia menyarankan tiga kebiasaan sederhana, yakni menyisihkan uang sebelum membelanjakannya, berbelanja berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, serta membangun “tabungan” dalam bentuk karakter, ilmu dan relasi.
Sementara itu Rektor Universitas Lampung (Unila) Lusmeilia Afriani juga menilai literasi keuangan tidak cukup hanya dengan mengenal berbagai produk keuangan.
Menurutnya, masyarakat harus mampu berhenti sejenak, menghitung, memeriksa risiko dan berani menolak tawaran keuangan yang tidak dipahami.
Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak kemudahan akses layanan keuangan digital.
Menurutnya, telepon genggam dan internet kini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk masuk ke perdagangan, jasa, ekonomi kreatif hingga sektor keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus disertai kehati-hatian.
“Jangan sampai adik-adik mahasiswa dan pelajar yang mulai bermain gadget dan masuk ke industri keuangan justru terjebak dan menyusahkan diri, mengganggu masa depan, dan menyusahkan orang tua,” katanya. (***)
