SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mendapat apresiasi dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, atas komitmennya menjadikan data sebagai fondasi utama dalam merancang kebijakan pembangunan. Bahkan, Lampung didorong menjadi daerah pertama yang mengembangkan Indeks Kebahagiaan Desa (Village Happiness Index) sebagai instrumen baru mengukur keberhasilan pembangunan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Menteri PPN/Kepala Bappenas didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Jumat, 24 Juli 2026.
Dalam arahannya, Rachmat menegaskan bahwa pembangunan di era modern tidak lagi dapat disusun berdasarkan asumsi, melainkan harus bertumpu pada data statistik yang akurat, terukur, dan dapat dipercaya.
“Semua harus diukur dan terukur. BPS harus menjadi institusi yang menetapkan ukuran, melakukan pengukuran, dan menghasilkan data yang dipercaya, bukan hanya oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh dunia internasional,” ujar Rachmat.
Menurutnya, Lampung telah menunjukkan langkah positif karena konsisten memanfaatkan data BPS sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga program pembangunan daerah.
Ia juga mengusulkan agar BPS Provinsi Lampung menjadi pelopor penyusunan Indeks Kebahagiaan Desa, sebuah indikator baru yang tidak hanya mengukur kesejahteraan dari sisi ekonomi, tetapi juga kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat desa.
“Bila ini berhasil, Lampung dapat menjadi contoh nasional dalam menghadirkan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut BPS telah menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menentukan arah pembangunan selama dirinya memimpin daerah tersebut.
Menurut Gubernur, seluruh program prioritas pemerintah daerah disusun berdasarkan data sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
“Selama satu setengah tahun saya menjabat, BPS benar-benar menjadi kompas bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Seluruh program yang kami susun selalu berlandaskan data sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Ia juga menyambut baik gagasan pengembangan Indeks Kebahagiaan Desa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dan kebahagiaan atas pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution memperkenalkan Dashboard SIGER Lampung (Sinergi Gerak Bersama Lampung), sebuah platform digital yang memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyajikan data sosial ekonomi hingga tingkat desa.
Melalui dashboard tersebut, pemerintah dapat memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat, memverifikasi penerima bantuan sosial, serta menentukan prioritas program pembangunan secara lebih akurat.
Ahmadriswan mengatakan, inovasi SIGER Lampung telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota, bahkan mulai menarik perhatian sejumlah daerah lain seperti Sulawesi Utara dan Aceh untuk direplikasi.
Selain itu, BPS bersama Pemprov Lampung juga tengah mengembangkan SIGER Desa, yang akan dipadukan dengan Indeks Kebahagiaan Desa sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan pembangunan hingga tingkat desa.
“Kami ingin memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mengukur apakah masyarakat desa menjadi lebih sejahtera dan lebih bahagia,” kata Ahmadriswan.
Di akhir kunjungannya, Menteri Bappenas mengajak seluruh jajaran BPS terus menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik, sekaligus menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penyediaan data berkualitas bagi pembangunan nasional. (***)
