SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung turut mengambil bagian dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera yang digelar di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 12 Agustus 2026.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung M. Firsada dalam forum yang mempertemukan jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda se-Sumatera tersebut.
Keikutsertaan Lampung menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika pembangunan.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kekompakan seluruh unsur Forkopimda. Menurutnya, setiap unsur memiliki kewenangan dan kekuatan berbeda yang akan menjadi lebih efektif apabila disatukan melalui koordinasi yang baik.
“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito.
Ia meminta komunikasi antarunsur Forkopimda tidak hanya dilakukan ketika persoalan muncul. Koordinasi secara rutin dinilai penting untuk mendeteksi persoalan sejak awal sekaligus mempercepat pengambilan langkah penyelesaian.
Menurut Tito, hubungan yang harmonis antarpimpinan daerah akan memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, ketidakharmonisan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Selain stabilitas, Mendagri menaruh perhatian pada pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka 5,29 persen, sebuah capaian yang menurutnya perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan.
Dalam konteks Sumatera, Lampung menjadi salah satu provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional, bersama Kepulauan Riau.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting yang perlu dijaga melalui sinergi pemerintah daerah dan Forkopimda. Mendagri meminta provinsi lainnya di Sumatera ikut memperkuat koordinasi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan memastikan program pemerintah berjalan efektif.
“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” katanya.
Persoalan inflasi juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Tito mengingatkan kenaikan harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan, dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan maupun politik.
Karena itu, pengendalian harga pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur Forkopimda sesuai kewenangan masing-masing.
“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” ujarnya. (***)
