Tiga agenda strategis tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin, 16 November 2026.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Imam Ghozali, Sp.An., M.Kes., mengikuti rakor tersebut dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Terkait penetapan upah minimum 2027, Mendagri meminta gubernur mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Kebijakan pengupahan diharapkan mampu menjaga kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha dan industri.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, menjelaskan penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Dalam regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat ditetapkan sesuai kebijakan masing-masing daerah.
Penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Formula kenaikan juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Pemerintah menargetkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, UMSP lima hari setelahnya, UMK paling lambat 25 November 2026, dan UMSK lima hari setelah penetapan UMK.
Selain pengupahan, rakor membahas percepatan registrasi ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial untuk periode 2027.
Perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika, menyampaikan masyarakat calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diwajibkan melakukan pendaftaran ulang melalui platform Perlinsos.
Proses registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah tanpa perlu mengunggah dokumen tambahan. Sistem tersebut telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah.
Secara nasional, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 22 juta keluarga atau hampir 80 juta jiwa. Pemerintah daerah diminta aktif menyosialisasikan mekanisme pendaftaran dan memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tidak terlewat dari pendataan.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengingatkan pemerintah daerah mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang akhir tahun.
Berdasarkan data Oktober 2026, inflasi tahunan nasional mencapai 3,23 persen. Tekanan terbesar berasal dari kelompok harga bergejolak atau volatile food yang mencapai 5,81 persen.
Sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian meliputi cabai merah, cabai rawit, tomat, sawi hijau, beras, minyak goreng, dan daging sapi.
BPS juga mencatat sebanyak 124 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua November 2026.
Khusus Provinsi Lampung, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 13 November 2026, IPH tercatat sebesar 0,13 persen. (***)