SMARTNEWS.ID – Ketika rasio elektrifikasi Lampung sudah mendekati 100 persen, tantangan kelistrikan di daerah ini bergeser. Listrik tidak lagi hanya soal menerangi rumah warga, tetapi mulai diarahkan menjadi energi penggerak pertanian, hilirisasi, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi di desa.
Arah tersebut dibahas Pemerintah Provinsi Lampung bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung dalam agenda Sinergitas Percepatan Jaringan Kelistrikan Daerah di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan agar pembangunan jaringan listrik diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Fokusnya mencakup wilayah yang belum terjangkau jaringan, sektor pertanian, fasilitas pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemprov Lampung menyebut rasio elektrifikasi daerah telah mencapai sekitar 99,8 persen. Namun, capaian tersebut belum berarti seluruh kebutuhan listrik masyarakat telah terlayani secara merata.
Data dashboard ketenagalistrikan Pemprov Lampung mencatat rasio elektrifikasi 2025 sebesar 99,65 persen dan masih terdapat enam desa/kelurahan yang belum berlistrik PLN. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan untuk mencapai pemerataan akses listrik.
Karena itu, Pemprov Lampung bersama PLN mendorong percepatan melalui Program Strategis Nasional (PSN) Listrik Desa. Untuk permukiman yang berada di kawasan hutan konservasi, salah satu opsi yang dibahas adalah penggunaan panel surya dengan tetap memperhatikan ketentuan lingkungan dan perizinan.
Kebutuhan listrik juga diarahkan ke fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas. Artinya, perluasan jaringan tidak hanya menyasar rumah tangga, tetapi juga infrastruktur pelayanan dasar.
Yang menarik, kebutuhan listrik mulai dikaitkan langsung dengan produktivitas pertanian.
Pemprov Lampung mendorong penyediaan jaringan listrik untuk mesin pengering (dryer) yang tersebar di desa. Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat proses pascapanen dan membuka ruang pengembangan hilirisasi komoditas pertanian.
Dukungan listrik juga dibutuhkan untuk pengoperasian pompa air oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pemanfaatan pompa secara berkelompok diharapkan membantu petani memenuhi kebutuhan pengairan pada lahan yang belum memperoleh layanan irigasi secara memadai.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan pandangan Pemprov Lampung sebelumnya bahwa dukungan energi menjadi salah satu prasyarat pengembangan hilirisasi produk pertanian dan pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari desa.
Selain pertanian, kebutuhan listrik turut mencakup penerangan jalan umum (PJU), terutama pada koridor jalan dan kawasan pariwisata. Lampu LED hemat energi yang terhubung dengan jaringan PLN menjadi salah satu alternatif yang dibahas. (***)
