SMARTNEWS.ID — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai merapikan arus informasi publik dengan menerapkan sistem satu pintu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Seluruh perangkat daerah kini diminta menyampaikan publikasi program secara terpusat guna mencegah informasi tumpang tindih dan simpang siur di masyarakat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ke depan, seluruh informasi dari perangkat daerah harus terkoordinasi melalui Dinas Kominfo agar tidak terjadi simpang siur,” ujarnya saat kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, peran Kominfo kini tidak hanya sebagai pengelola informasi, tetapi juga menjadi pusat rujukan komunikasi resmi pemerintah daerah. Setiap informasi yang disampaikan dituntut cepat, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.
Selain itu, Pemkab Lampung Selatan juga memperkuat pengendalian informasi untuk menangkal hoaks dengan membentuk tim khusus pemantau isu. Informasi yang berpotensi menyesatkan akan dideteksi lebih awal, lalu diklarifikasi bersama perangkat daerah terkait sebelum disampaikan ke publik.
Di sisi lain, pemerintah daerah tengah menyiapkan integrasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Halo Lamsel” yang akan mengakomodasi sekitar 297 layanan dari berbagai perangkat daerah, mulai dari pengaduan hingga administrasi masyarakat. Seluruh aktivitas layanan tersebut dapat dipantau langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, sebagai bahan evaluasi kinerja berbasis data.
Dengan sistem komunikasi terpusat dan layanan digital terintegrasi, Pemkab Lampung Selatan berharap penyampaian program pembangunan menjadi lebih efektif, transparan, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (**/ONE/Kmf)
