SMARTNEWS.ID – DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyimak langsung arah kebijakan yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Pidato tersebut disiarkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung Selatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli memimpin rapat didampingi Wakil Ketua I Merik Havit, Wakil Ketua II A. Benny Rajarjo dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah serta jajaran kepala perangkat daerah turut hadir mengikuti pidato Presiden melalui siaran langsung dari Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo menempatkan pengelolaan kekayaan bangsa dan pemenuhan kepentingan rakyat sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintah.
Presiden juga menekankan bahwa mandat rakyat harus diterjemahkan melalui kerja pemerintahan yang sungguh-sungguh, dengan kehendak yang jelas dan orientasi kepada masyarakat.
“Dalam waktu kurang dari dua tahun, dengan kerja keras yang didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, masalah puluhan tahun yang rumit dapat mulai kita selesaikan,” ujar Prabowo.
Pesan lain yang disampaikan Presiden adalah pentingnya kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan. Pembangunan nasional tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.
Bagi Lampung Selatan, pesan tersebut menjadi bagian dari arah koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
Pemerintah kabupaten bersama DPRD memiliki peran masing-masing dalam memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari penganggaran, pembangunan hingga pengawasan pelayanan publik.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi ruang untuk mengukur kembali hasil pembangunan daerah. Program pemerintah tidak hanya dilihat dari sisi perencanaan dan realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat. (***)
