SMARTNEWS.ID – Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian Lampung menurun dalam satu dekade terakhir. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta jajaran kehutanan mengevaluasi pengelolaan hutan agar potensi ekonomi kawasan dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data yang disampaikan Jihan, kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung turun dari sekitar 0,37 persen pada 2015 menjadi 0,303 persen pada 2024.
“Pengelolaan hutan bukan hanya menjaga kawasan, tetapi juga memastikan kawasan hutan tetap terjaga dan produktivitasnya mampu mendukung perekonomian masyarakat di sekitar hutan,” ujar Jihan saat memberikan arahan dalam kegiatan penguatan sinergi pengelolaan hutan di Kantor UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut Jihan, penurunan kontribusi tersebut perlu dikaji untuk mengetahui penyebabnya sekaligus merumuskan langkah perbaikan. Ia mendorong pengelolaan hutan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan.
Ia meminta setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memahami potensi dan persoalan wilayahnya, mulai dari kerawanan kebakaran, konflik lahan, perambahan, hingga kebutuhan rehabilitasi hutan.
Pemetaan tersebut, lanjutnya, harus ditindaklanjuti melalui pendampingan masyarakat, peningkatan kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan kepastian pasar bagi komoditas yang dikembangkan.
Jihan juga menegaskan pentingnya integritas aparatur kehutanan dalam menjalankan pengawasan. Ia mengingatkan petugas agar tidak membiarkan atau melindungi aktivitas perambahan hutan yang mengancam kelestarian kawasan.
Di sisi lain, pencegahan kebakaran hutan harus menjadi prioritas melalui pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, serta koordinasi lintas sektor, bukan semata-mata mengandalkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
Jihan turut mendorong pengembangan KPH sebagai penggerak ekonomi kawasan hutan. Program tersebut direncanakan secara bertahap, mulai dari penguatan fondasi pada 2026–2028, ekspansi, hingga menuju kemandirian pada 2033.
Menurutnya, pengembangan komoditas unggulan tidak boleh berhenti pada identifikasi potensi, tetapi harus mencakup produksi, peningkatan kualitas, keberlanjutan pasokan, hingga kepastian pembeli.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Handika Jaya Putra melaporkan kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 personel dan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
Kegiatan di Tahura Wan Abdul Rachman itu juga dirangkaikan dengan peninjauan kawasan burung penyanyi dan burung berkicau, pelepasliaran burung hasil rehabilitasi, serta peninjauan penangkaran rusa. (***)
