SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa untuk mempercepat penurunan angka stunting. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat intervensi gizi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta memastikan program berjalan tepat sasaran.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan, penanganan stunting tidak cukup hanya berfokus pada persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi mendatang.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 11 November 2026.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria.
Jihan mengatakan, Pemprov Lampung telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 10,83 persen pada 2029. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran nasional sebesar 14,2 persen pada tahun yang sama.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Lampung tercatat 15,9 persen. Angka itu menempatkan Lampung dalam lima besar provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.
Meski demikian, Jihan mengakui masih diperlukan kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Terlebih, angka stunting Lampung sempat meningkat dari 14,9 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024.
“Target ini tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah provinsi. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar intervensi berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Jihan, perhatian utama harus diberikan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pada periode tersebut, pemenuhan gizi dan layanan kesehatan menjadi faktor penting dalam mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak.
Pemprov Lampung juga menyoroti lima daerah yang membutuhkan pendampingan lebih intensif, yakni Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu.
Jihan meminta penguatan validasi data serta peningkatan pendampingan di wilayah tersebut agar program penanganan stunting dapat menjangkau keluarga sasaran secara optimal.
Sejumlah langkah konkret telah dijalankan Pemprov Lampung, di antaranya kampanye konsumsi protein hewani melalui gerakan makan telur, program Gemarikan, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, makanan tambahan bergizi berbahan pangan lokal, serta konseling gizi bagi ibu dan balita.
Selain itu, pemerintah mengembangkan Desa Tapis sebagai desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, memperkuat dukungan bantuan pangan melalui Baznas, serta mengembangkan program lumbung pangan dan balai ternak di tiga kabupaten dengan dukungan Baznas RI senilai Rp479 juta.
Jihan menambahkan, keberhasilan program membutuhkan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, filantropi, dan akademisi.
Sementara itu, Wamendes PDT RI Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pembangunan desa harus dimulai dari pembangunan kualitas manusia. Karena itu, penanganan stunting perlu menjadi perhatian bersama, terutama melalui penguatan peran pemerintah desa.
Ia meminta kepala desa lebih memahami kondisi masyarakatnya, termasuk keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.
Menurutnya, Dana Desa juga harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi balita, pendampingan ibu hamil, penguatan Posyandu hingga perbaikan sanitasi lingkungan.
“Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” tegas Ahmad Riza Patria.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia, kader Posyandu, dan tim pendamping keluarga sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat desa.
Berdasarkan data e-HDW per 1 November 2026, sebanyak 1.505 dari total 2.446 desa di Lampung atau sekitar 61,5 persen telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen.
Capaian tersebut meningkat 225 desa dibandingkan data 1 Oktober 2026 yang mencatat 1.280 desa atau 52,3 persen.
Ahmad Riza Patria mengapresiasi perkembangan tersebut. Namun, ia mengingatkan masih terdapat sekitar 38,5 persen desa yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.
Ia berharap koordinasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa mampu menghasilkan langkah nyata sehingga percepatan penurunan stunting tidak berhenti pada pemenuhan indikator administrasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. (***)
