SMARTNEWS.ID – Upaya percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) di Provinsi Lampung kembali mendapat sorotan serius dari pemerintah pusat. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam pemantauan percepatan eliminasi TBC secara berkelanjutan di Bandar Lampung, Selasa, 14 April 2026.
Kunjungan difokuskan di Puskesmas Way Halim dengan peninjauan langsung terhadap fasilitas layanan, sarana prasarana, serta praktik penanganan penyakit menular di tingkat layanan primer. Pemerintah pusat ingin memastikan kesiapan daerah dalam menekan laju penularan TBC yang masih tinggi.
Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menunjukkan estimasi kasus TBC hingga April 2026 mencapai 30.745 kasus, dengan sekitar 5.800 kasus berada di Kota Bandar Lampung. Angka ini menegaskan bahwa TBC masih menjadi persoalan kesehatan publik yang serius dan membutuhkan intervensi lebih agresif.
Wamenkes mengatakan salah satu titik lemah penanganan TBC saat ini adalah deteksi kasus yang belum optimal. Ia mendorong pemeriksaan aktif tidak hanya terhadap pasien, tetapi juga melalui pelacakan keluarga dan lingkungan sekitar guna memutus rantai penularan.
“Pendekatan pasif tidak lagi cukup. Penemuan kasus harus dilakukan secara aktif hingga ke lingkup terkecil,” ujarnya di Bandar Lampung.
Selain itu, penguatan peran kader kesehatan di tingkat desa dinilai krusial. Kader diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam identifikasi dini, edukasi masyarakat, serta pendampingan pasien selama masa pengobatan. Koordinasi dengan dinas kesehatan setempat menjadi kunci agar intervensi berjalan efektif.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan juga melihat sejumlah fasilitas layanan di Puskesmas, mulai dari ruang rawat anak dan perempuan, ruang tindakan gawat darurat, hingga pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan standar layanan dasar mampu menjawab beban penyakit menular.
Tak hanya TBC, pemerintah pusat juga menyoroti meningkatnya risiko penyebaran campak akibat cakupan imunisasi yang belum merata. Wakil Menteri Kesehatan mengungkapkan bahwa masih adanya penolakan imunisasi yang dipicu hoaks menjadi tantangan serius di lapangan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna memperkuat edukasi publik, termasuk memberikan pemahaman bahwa imunisasi aman dan penting bagi kesehatan anak.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri menerangkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, percepatan eliminasi penyakit menular tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan kebijakan daerah, penganggaran, serta penguatan sistem kesehatan di tingkat lokal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat langkah strategis, mulai dari peningkatan surveilans penyakit, perluasan imunisasi, edukasi masyarakat, hingga kerja sama lintas sektor.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan bahwa tantangan utama eliminasi TBC di Lampung tidak hanya terletak pada layanan kesehatan, tetapi juga pada faktor sosial seperti kesadaran masyarakat, stigma penyakit, serta penyebaran informasi yang tidak akurat.
“Tanpa penanganan menyeluruh, target eliminasi TBC berkelanjutan berisiko sulit tercapai,” tuturnya.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah berharap upaya pengendalian TBC dan penyakit menular lainnya di Lampung dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (***)
