SMARTNEWS.ID – Banjir besar yang melanda puluhan titik di Kota Bandar Lampung pada Jumat, 6 Maret 2026 lalu memicu evaluasi serius terhadap penanganan sungai dan sistem drainase di wilayah ibu kota Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung pun mendorong penyusunan masterplan penanganan banjir terintegrasi sebagai solusi jangka panjang.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan sungai yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin, 9 Maret 2026.
Rakor digelar sebagai respons cepat pemerintah setelah hujan dengan intensitas ekstrem menyebabkan banjir di sejumlah permukiman dan ruas jalan di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), peristiwa tersebut bahkan dilaporkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang cukup besar bagi masyarakat.
Marindo menegaskan bahwa persoalan banjir di Bandar Lampung tidak bisa ditangani secara parsial oleh satu instansi saja.
“Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air ini berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemkot Bandar Lampung, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci utama,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga hadir Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung Mukhlis Basri yang memberikan catatan terkait perlunya evaluasi sistem aliran pembuangan air.
Menurutnya, perlu dilakukan kajian ulang agar aliran air dapat langsung mengarah ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat sehingga beban drainase di tengah kota dapat berkurang.
“Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang lebih dekat, sehingga tekanan air di tengah kota bisa dikurangi,” tegas Mukhlis.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa pemerintah kota telah melakukan sejumlah langkah darurat pascabanjir, seperti perbaikan talud, pengerukan sungai, hingga pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sangat dibutuhkan, terutama untuk merealisasikan rencana teknis seperti peninggian tanggul sungai.
“Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, dan pendataan warga terdampak. Namun kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui BBWS agar rencana teknis seperti peninggian tanggul segera direalisasikan,” kata Eva.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji–Sekampung Roy Panagom Pardede juga memaparkan rencana strategis yang akan dilakukan pihaknya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satunya adalah normalisasi kapasitas sungai serta peninggian tanggul di sejumlah titik kritis yang dinilai sudah tidak lagi memadai.
Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah strategis sebagai upaya penanganan banjir secara permanen, di antaranya penyusunan masterplan banjir terintegrasi dari hulu ke hilir, pembangunan kolam retensi atau embung di daerah hulu, normalisasi sungai dan peninggian tanggul, serta penataan ruang di bantaran sungai yang selama ini mengalami penyempitan akibat bangunan.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi penyebab tersumbatnya drainase di sejumlah wilayah.
“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah,” kata Marindo.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sungai dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan sehingga risiko banjir di masa mendatang dapat diminimalisir. (***)
