SMARTNEWS.ID – Calon Rektor Universitas Lampung (Unila) periode 2027–2031, Dr. Budiyono, S.H., M.H, mendorong pengusutan secara menyeluruh dan independen terhadap dugaan pelecehan seksual yang diduga melibatkan seorang oknum dosen di lingkungan kampus tersebut.
Budiyono menyampaikan keprihatinan atas pengakuan seorang mahasiswa pascasarjana Unila yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Ia meminta pihak universitas menangani laporan tersebut secara serius, objektif, transparan, dan berkeadilan.
Menurut informasi yang beredar, mahasiswa tersebut mengaku mengalami tindakan tidak pantas saat menemui seorang dosen berinisial RF yang disebut menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi), pada 5 Mei 2026.
Pertemuan itu dilakukan untuk meminta tanda tangan berkas akademik. Namun, mahasiswa tersebut mengaku mengalami tindakan fisik yang tidak diinginkan, mulai dari pipi dan telinganya dielus, dipeluk, hingga dicium keningnya.
Mahasiswa itu juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan studinya karena masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan akademik di Unila.
Menanggapi persoalan tersebut, Budiyono menilai dugaan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak boleh dipandang sebagai persoalan individual semata. Kasus ini juga menjadi ujian terhadap komitmen institusi dalam melindungi mahasiswa dan menciptakan lingkungan akademik yang aman.
“Menyikapi berkembangnya pemberitaan mengenai dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di lingkungan Universitas Lampung, saya menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendorong penanganan perkara secara serius, objektif, dan berkeadilan,” kata Budiyono, Senin 9 November 2026.
Ia mengatakan, universitas harus menjadi ruang pendidikan yang menjamin keamanan, kehormatan, dan martabat seluruh warga kampus. Karena itu, relasi antara dosen dan mahasiswa harus dibangun atas dasar profesionalitas, etika akademik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Budiyono menyampaikan lima hal penting yang harus menjadi perhatian dalam penanganan dugaan kasus tersebut.
Pertama, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh dan independen. Setiap laporan perlu diperiksa secara objektif dan profesional, tanpa intervensi kepentingan maupun pengaruh jabatan. Namun, prosesnya tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah dan memberikan keadilan kepada semua pihak.
Kedua, perlindungan terhadap mahasiswa yang melaporkan dugaan pelecehan harus menjadi prioritas. Universitas perlu menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta keberlanjutan pendidikan korban.
Ia mengingatkan agar tidak ada intimidasi, diskriminasi, tekanan, maupun hambatan akademik terhadap mahasiswa yang berupaya mencari perlindungan dan keadilan.
Ketiga, pimpinan universitas harus memastikan kepastian dan akuntabilitas penanganan perkara. Setiap tahapan pemeriksaan harus berjalan sesuai ketentuan, sementara perkembangan penanganan disampaikan secara proporsional dengan tetap menjaga kerahasiaan korban dan hak pihak terlapor.
Keempat, sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus harus diperkuat. Keberadaan satuan tugas tidak boleh sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus didukung independensi, mekanisme kerja efektif, dan dukungan kelembagaan yang memadai.
Kelima, integritas dan perlindungan seluruh warga kampus harus menjadi fondasi kepemimpinan universitas.
Menurutnya, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur melalui prestasi akademik, pemeringkatan, maupun pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, kampus harus mampu menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, berkeadilan, dan bermartabat.
Sebagai calon Rektor Unila periode 2027–2031, ia berpandangan bahwa tata kelola universitas harus dibangun secara transparan, berintegritas, responsif terhadap pengaduan, serta memberikan perlindungan yang setara kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
Ia juga mengajak seluruh sivitas akademika Unila untuk menghormati proses pemeriksaan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi merugikan mahasiswa yang melapor maupun mengganggu objektivitas penanganan perkara.
“Nama baik universitas tidak ditentukan oleh kemampuan menutupi persoalan, melainkan oleh keberanian institusi dalam menegakkan kebenaran, memberikan keadilan, dan melakukan pembenahan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi momentum bagi Unila untuk memperkuat integritas kelembagaan sekaligus membenahi sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
“Unila tidak hanya menjadi institusi pendidikan yang unggul secara akademik, tetapi juga mampu memberikan jaminan keamanan, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh warga kampus,” kata dia. (***)
