SMARTNEWS.ID – DPRD Provinsi Lampung mulai membedah seluruh postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat, sekaligus memangkas belanja yang dinilai tidak produktif.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mengatakan pembahasan APBD tahun depan dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan seluruh fraksi untuk mengevaluasi setiap pos anggaran. Menurutnya, proses tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) agar penyusunan anggaran berlangsung transparan dan akuntabel.
“Seluruh postur anggaran kami buka. Pos yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat akan dievaluasi. APBD harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan rakyat,” kata Giri, Rabu, 29 Juli 2026.
Ia menegaskan APBD 2027 tidak boleh lagi dipandang sekadar dokumen belanja pemerintah, tetapi harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga menekan ketimpangan.
DPRD juga memastikan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya di sektor pertanian, akan mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran. Sejumlah kebutuhan seperti penyediaan dryer, pupuk, bibit unggul, hingga pengendalian hama menjadi prioritas karena dinilai berkaitan langsung dengan produktivitas petani.
Dalam evaluasi APBD Perubahan, DPRD menemukan sejumlah persoalan yang dinilai menghambat pelayanan publik. Salah satunya di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum didukung kelengkapan alat kesehatan.
Menurut Giri, kondisi tersebut harus segera diselesaikan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
Selain itu, DPRD menyoroti usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai 7 hingga 15 persen. Angka tersebut dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Belanja pegawai tidak boleh menggerus anggaran yang semestinya dirasakan masyarakat. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri,” tegasnya.
Di sektor pertanian, DPRD juga mencatat masih minimnya alokasi anggaran untuk mengatasi serangan hama tikus yang selama ini menjadi keluhan petani di berbagai daerah di Lampung.
Tak hanya sisi belanja, DPRD turut mengevaluasi kinerja pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta menyusun strategi baru agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kembali meleset seperti dalam tiga tahun terakhir.
Pembahasan juga mengungkap adanya perbedaan data penerimaan retribusi dan pajak air permukaan antara laporan resmi dengan kondisi di lapangan. Temuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi DPRD guna memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Giri menegaskan, DPRD berkomitmen menjadikan APBD Lampung sebagai anggaran yang lebih berkualitas, efektif, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan. Itu yang sedang kami perjuangkan,” ujarnya. (***)
