SMARTNEWS.ID – Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil langkah tegas dalam mempercepat penanganan banjir dengan mengintervensi langsung pengerjaan normalisasi sungai di wilayah rawan, meski sebagian titik berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Kebijakan ini diambil sebagai bentuk prioritas terhadap keselamatan warga di tengah meningkatnya ancaman banjir akibat cuaca ekstrem.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah diskresi yang berorientasi pada kepentingan publik, khususnya di Kecamatan Tanjung Senang yang menjadi salah satu titik krusial genangan.
Pernyataan itu disampaikan saat ia turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di sejumlah wilayah, seperti Bumi Waras, Rajabasa, Labuhan Ratu, Sukabumi, dan Tanjung Senang, Kamis, 16 April 2026.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa bergantung pada satu institusi semata. Diperlukan sinergi lintas sektor yang solid agar respons terhadap bencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Masalah banjir akan selesai jika ada koordinasi yang kuat dari semua pihak. Namun, di lapangan kami masih menghadapi kendala dalam sinkronisasi dengan pihak Balai,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkot memilih tidak menunggu lebih lama. Terlebih, proyek drainase di Tanjung Senang telah mendapat dukungan masyarakat yang bahkan rela menghibahkan lahan demi kepentingan umum.
“Kami tidak bisa membiarkan ini tertunda. Ini menyangkut keselamatan warga. Kami sudah berkoordinasi dan meminta izin agar pengerjaan bisa segera diambil alih,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah daerah yang lebih progresif, dari sekadar koordinatif menjadi eksekutor langsung di lapangan ketika situasi mendesak.
Selain percepatan infrastruktur, Pemkot juga menggelontorkan anggaran Rp5 miliar untuk penanganan dampak sosial banjir. Bantuan tersebut menyasar sekitar 5.800 kepala keluarga (KK) di 36 titik banjir yang tersebar di 13 kecamatan.
Setiap KK menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan santunan tunai sebesar Rp500 ribu untuk membantu proses pemulihan pascabanjir.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai menata ulang aliran sungai yang terhambat bangunan, terutama di wilayah Sukabumi. Penertiban dilakukan secara terukur guna mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran air yang optimal dan mencegah banjir berulang.
“Jika ada aliran yang tertutup, akan kami tertibkan. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah agar kejadian serupa tidak terus berulang,” kata Eva.
Kebijakan intervensi ini menegaskan bahwa penanganan banjir di Bandar Lampung tidak lagi bersifat reaktif semata, melainkan mulai bergerak ke arah mitigasi terintegrasi—menggabungkan percepatan infrastruktur, penguatan koordinasi, dan perlindungan sosial secara bersamaan.
Di tengah upaya tersebut, Wali Kota juga mengajak masyarakat tetap menjaga semangat gotong royong serta bersabar menghadapi kondisi saat ini, sembari memastikan pemerintah akan terus hadir mendampingi warga hingga situasi benar-benar pulih. (***)
