Direktur SMK Kemendikbudristek, Wardani Sugijanto. DOK
SMARTNEWS.ID – Selain menyiapkan lulusan kompeten sesuai kebutuhan dunia kerja, peranan penting pendidikan vokasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional bekali alumni dengan keterampilan dan berbagai insentif untuk mampu berwirausaha secara mandiri.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wardani Sugijanto, disitat dari laman Kemdikbud, Minggu, 13 Agustus 2023.
Menurutnya, pada 2030 Indonesia akan memiliki bonus demografi yang tidak akan terjadi di negara lain. Momen ini sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk mencetak wirausaha muda.
Kami akan menyiapkan anak-anak Anda menjadi enterpreneur muda, baik di jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi,” ujar Direktur SMK Kemdikbudristek itu.
Melalui implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang SMK dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbudristek memberikan peluang dan kesempatan, serta jam pembelajaran yang cukup bagi peserta didik dan mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai calon wirausaha.
“Mereka bisa belajar mandiri, keluar dari sekolah atau kampus, melihat langsung ke lapangan, misalnya ke industri atau ke UMKM, ataupun berwirausaha selama tiga semester,” ujarnya.
Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK memberikan keleluasaan pada sekolah untuk membuat program pengembangan mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah dan potensi lokal di wilayahnya.
“Di SMK ada jam Projek Kreatif dan Kewirausahaan yang bukan berupa mata pelajaran teori, tapi praktik membuat project based learning sesuai dengan potensinya. Anak-anak membuat projek kreatif didampingi guru dengan melihat potensi wilayah atau kearifan lokal, termasuk mendukung UMKM lokal, dan membuat produk yang diminati masyarakat melalui project based learning,” kata dia.
Lalu ada juga Teaching Factory sebagai inkubator untuk kewirausahaan bagi peserta didik SMK,” sambung Wardani.
Wardani menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Satuan pendidikan vokasi perlu menangkap peluang yang ditawarkan Perpres tersebut dengan menggenjot inovasi dari teaching factory.
Model pembelajaran teaching factory akan mendorong siswa SMK untuk terjun langsung memproduksi produk dan jasa sesuai standar industri. Di mana saat ini terdapat kebutuhan belanja barang dan jasa bagi instansi pemerintah dengan tingkat kandungan produk dalam negeri (TKDN) tertentu dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. (***)
