SMARTNEWS.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya mempercepat transformasi sektor pertanian melalui penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah komoditas, dan modernisasi pertanian. Langkah tersebut diyakini menjadi kunci meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing produk pertanian Lampung di pasar nasional maupun internasional.
Komitmen itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung di Gedung Balai Keratun, Bandar Lampung, Jumat, 31 Juli 2026. Dalam forum tersebut, Rahmat Mirzani Djausal juga resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Lampung periode 2026–2031.
Musda turut dihadiri Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional HKTI Abdul Kadir Karding, pengurus DPD dan DPC HKTI se-Lampung, unsur Forkopimda, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian.
Dalam sambutannya, Mirza menilai HKTI harus menjadi organisasi yang mampu menggerakkan perubahan di sektor pertanian, bukan sekadar menjadi wadah berhimpun para petani. Menurutnya, potensi pertanian Lampung yang besar harus diikuti dengan strategi pengelolaan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil panen.
Ia mengungkapkan, sekitar 1,8 juta hektare lahan di Lampung dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan, dengan lebih dari 1,6 juta keluarga menggantungkan kehidupannya pada sektor tersebut. Besarnya potensi itu, kata dia, harus diubah menjadi kekuatan ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
“Hilirisasi menjadi kunci agar petani tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari setiap komoditas yang dihasilkan. Di situlah kesejahteraan petani akan meningkat,” ujar Mirza.
Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah mulai memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa. Peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, membaiknya harga jagung, kopi, dan singkong, serta berbagai program dukungan pertanian telah meningkatkan pendapatan petani dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Untuk mempercepat transformasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah program prioritas, di antaranya penerapan pupuk organik cair di 2.000 desa, penyediaan 500 unit mesin pengering hasil panen, pembangunan silo penyimpanan di tingkat kecamatan, hingga pemberian 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani sebagai investasi sumber daya manusia di sektor pertanian.
Mirza berharap kepengurusan baru HKTI mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat posisi tawar petani, serta mempercepat lahirnya ekosistem pertanian yang modern dan berdaya saing.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional HKTI Abdul Kadir Karding menegaskan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap petani, tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga melalui kemudahan akses pasar dan percepatan ekspor komoditas pertanian.
Sebagai Kepala Badan Karantina Nasional, Abdul Kadir memastikan layanan karantina akan terus dipermudah melalui program Sahabat Karantina yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar produk pertanian Indonesia memenuhi standar internasional, termasuk aspek keamanan hayati dan ketertelusuran produk.
Dengan sinergi antara pemerintah, HKTI, dunia usaha, dan para petani, Lampung diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus pusat pengembangan industri pertanian berbasis hilirisasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. (***)
