DPRD Lampung Selatan

DPRD Lamsel Mulai Susun Arah Baru APBD 2026, Fokus Sesuaikan Prioritas Pembangunan


SMARTNEWS.ID – DPRD Kabupaten Lampung Selatan mulai menyusun arah baru kebijakan anggaran daerah melalui pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Rabu,  Agustus 2026.

Penyampaian KUPA-PPAS menandai dimulainya proses penyesuaian APBD terhadap berbagai perubahan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan, mulai dari perkembangan ekonomi hingga kebutuhan pembangunan yang dinilai lebih mendesak.

Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, mengatakan perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk memastikan anggaran daerah tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara cermat dan terbuka.

“Setiap perubahan kebijakan anggaran harus mampu menjawab dinamika pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan penggunaan anggaran berlangsung efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Erma.

Ia berharap proses pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berlangsung produktif sehingga perubahan APBD dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Erma Yusneli didampingi tiga wakil ketua DPRD. Agenda tersebut turut dihadiri Bupati Lampung Selatan bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan.

Selanjutnya, dokumen KUPA-PPAS Perubahan akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil pembahasan itu akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Perubahan APBD diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat realisasi program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (HUMAS DPRD)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close