SMARTNEWS.ID – Upaya Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung memperkuat kemandirian finansial mendapat dorongan langsung dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Dalam rapat bersama Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU), Jumat, 31 Juli 2026, kampus ini diminta mengoptimalkan aset, memperluas sumber pendapatan berbasis akademik, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan.
Rapat yang dipimpin Ketua Dewan Pengawas BLU UIN RIL Prof. Dr. H. Amien Suyitno, M.Ag., membahas strategi transformasi aset, pengembangan unit bisnis, hingga peningkatan pendapatan BLU agar universitas tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. H. Wan Jamaluddin Z., Ph.D., mengatakan penguatan tata kelola menjadi bagian dari agenda besar kampus pada periode kepemimpinannya. Tiga fokus utama yang terus dikembangkan adalah internasionalisasi, digitalisasi, dan kemandirian layanan pendidikan.
Menurutnya, rapat bersama Dewan Pengawas menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat arah pengembangan universitas.
“Kami ingin memastikan tata kelola, layanan, dan pengembangan bisnis kampus berjalan semakin baik sehingga mampu mendukung kualitas pendidikan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Wakil Rektor II Prof. Dr. Safari memaparkan strategi optimalisasi aset kampus melalui pengembangan berbagai unit usaha dan pemanfaatan aset produktif guna meningkatkan pendapatan BLU.
Ketua Dewan Pengawas Prof. Amien Suyitno mengapresiasi tren peningkatan pendapatan UIN RIL dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia meminta universitas terus memperkuat penyerapan anggaran serta mengembangkan sumber pendapatan yang lahir dari aktivitas akademik.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan program ma’had sebagai bagian dari peningkatan kualitas lulusan sekaligus mendukung keberlanjutan keuangan BLU.
Sementara itu, anggota Dewan Pengawas Ahmad Lutfi menilai UIN RIL memiliki peluang besar mengembangkan pusat bisnis kampus. Ia mendorong penguatan sumber daya manusia, promosi digital, evaluasi tarif layanan, hingga perluasan kerja sama dengan sektor swasta.
Masukan juga datang dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, Windraty Ariane Siallagan. Ia mengingatkan agar aset negara yang dikelola kampus tidak hanya tercatat dalam administrasi, tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung program prioritas pemerintah.
Selain membahas arah pengembangan BLU, rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya percepatan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), studi kelayakan pengembangan ma’had, optimalisasi aset, penguatan promosi, serta evaluasi rutin terhadap kesehatan keuangan universitas. (***)
