SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung ikut mengawal sejumlah agenda ekonomi dan pelayanan publik yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Mulai dari pengendalian harga, optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui layanan pertanahan, hingga percepatan program bedah 400.000 rumah pada 2026.
Agenda tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin Senin, 10 Agustus 2026. Pemprov Lampung mengikuti rakor melalui Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansah mengikuti rapat yang membahas perkembangan inflasi nasional sekaligus sejumlah kebijakan strategis pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah menargetkan bedah rumah sebanyak 400.000 unit sepanjang 2026. Target tersebut melonjak dibandingkan realisasi 2025 yang berada di angka 45.000 unit.
“Ini angka yang jauh lebih besar dari tahun 2025 yaitu 45.000 unit,” kata Tito.
Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan bagi masyarakat penerima manfaat melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026.
Selain urusan perumahan, pemerintah daerah juga didorong memperkuat integrasi pelayanan pertanahan dengan sistem perpajakan daerah. Langkah ini berkaitan dengan optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Tito menilai kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN penting untuk menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, transparan dan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Di sisi lain, kondisi inflasi nasional menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan turun dari 3,34 persen menjadi 2,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka tersebut masih berada dalam sasaran pemerintah, yakni 2,5 persen dengan deviasi 1 persen atau kisaran 1,5–3,5 persen.
Penurunan harga juga terlihat dari deflasi bulanan sebesar 0,14 persen pada Juli 2026. Kelompok makanan, minuman dan tembakau bahkan mencatat deflasi 0,89 persen.
Namun, pemerintah tetap diminta mewaspadai sejumlah komoditas yang masih memberikan tekanan terhadap harga, seperti bawang merah, emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara umum harga pada Juli masih terkendali. Meski begitu, tahun ajaran baru turut mendorong inflasi sektor pendidikan sebesar 0,55 persen dan terjadi di 32 provinsi.
Kondisi tersebut menunjukkan pengendalian inflasi tetap membutuhkan perhatian meski indikator nasional membaik.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan integrasi pelayanan pertanahan dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari transformasi layanan publik.
Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan untuk memperbaiki posisi Indonesia dalam indeks Business Ready (B-Ready). Saat ini Indonesia berada di peringkat 40 dari 101 negara.
“Mutlak diperlukan peningkatan kualitas layanan melalui transformasi dan re-engineering,” ujar Nusron. (***)
