SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat posisi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai pusat kendali kebijakan ekonomi daerah. Biro tersebut didorong tidak lagi hanya berkutat pada administrasi dan rapat, tetapi mampu membaca persoalan lebih awal hingga memastikan kebijakan pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat.
Penguatan peran itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Penguatan Peran Biro Perekonomian sebagai Pengendali, Pengintegrasi, dan Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Lampung yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif di Ruang Kerja Sekda, Jumat, 28 Agustus 2026.
Ia mengatakan, Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung berbagai kebijakan ekonomi yang melibatkan perangkat daerah maupun pemangku kepentingan.
Menurutnya, peran Biro Perekonomian berbeda dengan perangkat daerah teknis. Biro tersebut tidak mengambil alih pekerjaan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi memastikan berbagai program ekonomi berjalan terintegrasi dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung.
“Biro Ekonomi itu harus menjadi mata, otak, ruang kendali ekonomi Gubernur, Sekda, dan Wagub. Membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan kebijakan ekonomi ini benar-benar menghasilkan dampak,” tegas Marindo.
Ia menjelaskan, penguatan tersebut sejalan dengan misi pertama pembangunan Provinsi Lampung, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Karena itu, Marindo meminta Biro Perekonomian menghasilkan economic briefing yang dapat menjadi bahan pimpinan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Setidaknya terdapat lima fungsi strategis yang harus diperkuat.
Pertama, sebagai economic intelligence, Biro Perekonomian harus mampu membaca perkembangan ekonomi sebelum sebuah kebijakan ditetapkan. Informasi tersebut mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hingga perkembangan sektor-sektor strategis.
Kedua, sebagai economic policy hub, Biro Perekonomian harus mampu mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, mulai dari pertanian, energi dan sumber daya mineral, ketahanan pangan, hingga perindustrian dan perdagangan.
Ketiga, sebagai economic control, Biro Perekonomian diminta membangun sistem peringatan dini terhadap perubahan indikator ekonomi.
Marindo bahkan mendorong dibangunnya dashboard ekonomi Lampung yang dapat menyajikan data secara harian, mingguan, dan bulanan. Dashboard tersebut nantinya dilengkapi indikator kondisi melalui sistem merah, kuning, dan hijau.
Data yang ditampilkan tidak hanya berkaitan dengan inflasi dan harga komoditas, tetapi juga investasi, ekspor, kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), pertumbuhan ekonomi, serta berbagai indikator strategis lainnya.
“Kalau ada indikator yang merah, kita harus tahu apa masalahnya dan apa intervensi yang harus dilakukan,” ujarnya.
Keempat, Biro Perekonomian harus menjadi economic problem solver. Artinya, setelah menemukan potensi persoalan melalui data, biro tersebut harus mampu menyusun rekomendasi penyelesaian dan mengoordinasikan langkah intervensinya.
Marindo mencontohkan pengendalian harga komoditas pangan. Menurutnya, pemantauan data secara berkala memungkinkan pemerintah melakukan intervensi lebih cepat sebelum kenaikan harga berdampak terhadap inflasi.
Ia mencontohkan intervensi pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian ketika harga beras mengalami kenaikan. Langkah tersebut dinilai berhasil menekan dampak inflasi hingga Lampung justru mencatat deflasi pada periode tersebut.
“Dari data series minggu ke minggu, kita itu harusnya inflasi tinggi. Tapi karena Dinas Perindustrian melakukan intervensi dengan melaksanakan penetrasi pasar, ternyata asumsi itu tidak menjadi kenyataan. Malah kita deflasi,” jelasnya.
Kelima, Biro Perekonomian harus memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan dampak ekonomi yang terukur. Setiap program perlu dianalisis kontribusinya terhadap produktivitas, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Marindo mencontohkan sejumlah program di sektor pertanian, termasuk dryer dan POC, yang mulai dapat dihitung dampaknya terhadap perekonomian. Pola analisis tersebut diharapkan dapat diterapkan pada sektor kelautan, perikanan, maupun sektor lainnya.
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen pada akhir masa jabatan kepala daerah pada 2030 bukan sesuatu yang mustahil. Namun, target tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, pengukuran dampak, koordinasi lintas sektor, serta respons kebijakan berbasis data.
Untuk mendukung hal itu, Marindo meminta jajaran Biro Perekonomian membangun budaya briefing secara rutin. Setiap persoalan ekonomi diharapkan dapat segera diketahui, dianalisis, dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Mudah-mudahan Biro Ekonomi seperti yang diharapkan, dapat menjadi mata dan telinga ekonomi bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” pungkasnya. (***)
