SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan kebijakan anggaran 2027 untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mempercepat pemerataan pembangunan desa.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis, 22 Oktober 2026.
Dalam penyampaiannya, gubernur menegaskan bahwa anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah dokumen pembangunan, keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan anggaran perlu memberikan dampak nyata bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam meningkatkan pendapatan serta memperluas peluang ekonomi.
Salah satu strategi yang menjadi perhatian adalah hilirisasi. Lampung dinilai memiliki potensi besar dari sektor pertanian dan perkebunan yang perlu dikembangkan melalui industri pengolahan agar menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
Pemerintah daerah mendorong agar komoditas unggulan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk yang memiliki daya saing di pasar nasional maupun global.
Upaya tersebut diharapkan membuka peluang usaha baru, memperkuat industri lokal, serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi hingga pemasaran.
Selain mendorong hilirisasi, Pemprov Lampung juga melanjutkan program Desaku Maju pada 2027 sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi perdesaan.
Program ini bertumpu pada empat pilar, yakni peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia desa, serta percepatan konektivitas infrastruktur.
Di sektor pertanian, pemerintah mendorong pemanfaatan pupuk hayati cair untuk mendukung produktivitas secara berkelanjutan, menjaga kesuburan tanah, dan menekan biaya produksi petani.
Pemanfaatan teknologi pascapanen juga menjadi perhatian melalui distribusi bed dryer atau mesin pengering hasil pertanian. Teknologi ini diharapkan menjaga kualitas hasil panen, mengurangi kehilangan hasil, dan meningkatkan nilai jual komoditas.
Sementara itu, pelatihan vokasi berbasis desa diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian, tetapi juga membuka peluang kerja di berbagai bidang.
Pemprov Lampung turut menempatkan pembangunan dan penanganan jalan serta jembatan sebagai bagian penting dari pemerataan pembangunan. Konektivitas yang memadai diharapkan memperlancar distribusi hasil produksi dan menghubungkan sentra ekonomi desa dengan pusat perdagangan.
Dalam pembahasan Raperda APBD 2027, gubernur juga mengapresiasi pandangan dan masukan seluruh fraksi DPRD. Berbagai saran tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan perencanaan anggaran dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar kebijakan anggaran dapat disusun secara realistis, tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui APBD 2027, Pemprov Lampung berharap pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan penguatan sektor produktif dan pemerataan kesejahteraan. Hilirisasi diharapkan meningkatkan nilai tambah komoditas, sementara program Desaku Maju memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat hingga ke perdesaan. (***)
