SMARTNEWS.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta RSUD dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar guna mencegah praktik maladministrasi.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di RSUDAM, Selasa, 10 November 2026.
Sambutan Gubernur dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. Dalam arahannya, Mirza menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah sehingga setiap penyelenggara wajib memberikan layanan profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Penilaian Ombudsman pada tahun 2026 ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah berjalan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata,” demikian sambutan Gubernur.
Khusus RSUDAM sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung, Mirza meminta seluruh jajaran memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan yang adil, mudah diakses, dan sesuai standar yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi, keterbukaan informasi pelayanan, konsistensi penerapan standar operasional, hingga efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat.
Menurutnya, pencegahan maladministrasi harus dilakukan sejak awal agar tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Penilaian Ombudsman tahun ini menyasar empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Lampung, yakni RSUDAM, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan.
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tidak hanya berada pada empat OPD tersebut. Sebanyak 48 OPD di lingkungan Pemprov Lampung memiliki fungsi pelayanan sehingga hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan pembelajaran bersama.
Mirza juga mengingatkan capaian Lampung pada penilaian tahun 2025 yang memperoleh predikat Kualitas Tertinggi kategori pemerintah provinsi. Lampung bahkan tercatat sebagai satu-satunya dari 38 provinsi yang meraih predikat tersebut.
Sementara itu, Direktur RSUDAM Lukman Pura mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan melalui penguatan tata kelola rumah sakit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan standar pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.
Menurut Lukman, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan aspek medis, tetapi juga kepastian layanan, keterbukaan informasi, profesionalisme petugas, dan kemampuan rumah sakit merespons kebutuhan serta keluhan pasien.
Di sisi lain, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung Dodik Hermanto menegaskan bahwa penilaian tersebut bukan untuk mencari kesalahan penyelenggara pelayanan, melainkan mendorong perbaikan kualitas layanan publik.
Ia menilai RSUDAM memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Karena itu, Ombudsman berharap rumah sakit mampu menghadirkan pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur.
Dalam proses penilaian, tim Ombudsman melakukan wawancara dengan penyelenggara pelayanan, pemeriksaan lapangan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan poliklinik, serta pemeriksaan dokumen terkait standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan.
Tim juga mewawancarai masyarakat secara langsung untuk mengetahui pengalaman dan kualitas pelayanan yang diterima.
Dodik berharap seluruh jajaran RSUDAM bersikap terbuka dengan memberikan data dan informasi secara objektif. Ia menegaskan, keluhan masyarakat harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kekurangan, bukan sesuatu yang harus dihindari. (***)
