Humaniora
Disdikbud Lampung Gelar FGD Bahas Pendidikan Bermutu Lampung Berjaya
BANDAR LAMPUNG (smartnews.id) — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung gelar Forum Group Discussion (FGF), di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis (30/1/2020).
FGD terkait pembiayaan pendidikan yang aman menuju pendidikan bermutu Lampung Berjaya, mengundang Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi, Akademisi, dan Komisi V DPRD Lampung.
Kepala Disdikbud Lampung Drs. Sulpakar, M.M mengatakan, pembiayaan pendidikan di Lampung selalu menjadi persoalan, karena stigma di masyarakat pendidikan adalah gratis.
Padahal menurutnya, pendidikan membutuhkan pembiayaan. Kendati telah dibantu melalui Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD).
“APBN dan APBD yang diberikan pemerintah kepada sekolah hingga kini belum cukup membiayai seluruh pendidikan, terlebih pendidikan gratis,” ujar dia di sela-sela FGD.
Guna mencukupi biaya pendidikan, menurut dia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Serta, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dan surat edaran toleransi dan membenarkan adanya pungutan.
“Tapi kondisi hingga hari ini masih banyak kepala sekolah di Lampung masih dilaporkan oleh masyarakat, terkait pungutan atau sumbangan. Padahal terkait itu sudah diatur,” katanya.
Melalui FGD ini, lanjut dia, diharapkan dapat menemukan sebuah jawaban dari semua pihak, terkait pembiayaan pendidikan dalam menunjang proses pendidikan yang bermutu.
“Pendidikan yang bermutu tidak ada yang gratis dan butuh pendanaan. Namun sebelum itu dilakuan, harus memiliki kekuatan hukum, yaitu melalui Peraturan Gubernur,” kata dia.
Sementara Ketua Pelaksana Kegiatan Drs. Suharto, M.Pd menambahkan, FGD hari ini dilakuan agar sekolah memiliki pedoman dalam pembiayaan pendidikan.
Selama ini, menurutnya sekolah memiliki pandangan sendiri terhadap hal tersebut. “FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi sebagai pedoman pelaksanaan anggaran,” katanya. (YUS)
