SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengarahkan pembangunan ekonomi desa ke tahap yang lebih produktif. Komoditas lokal tak cukup hanya dipanen dan dijual sebagai bahan mentah, tetapi harus diolah agar nilai tambahnya kembali dinikmati masyarakat desa.
Arah tersebut menjadi salah satu fokus Program Desaku Maju yang didorong Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan Program Desaku Maju di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, Senin, 21 September 2026.
Menurut Mirza, desa harus menjadi titik awal pembangunan ekonomi Lampung. Sebab, sebagian besar masyarakat Lampung bermukim di wilayah perdesaan.
“Kami percaya pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa. Apabila desa tumbuh, maka ekonominya akan tumbuh,” ujar Mirza.
Lampung memiliki beragam komoditas unggulan, mulai dari padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, kopi, lada, tebu, kakao, karet, kelapa hingga komoditas peternakan dan perikanan.
Namun, kekayaan tersebut dinilai masih menyisakan pekerjaan besar, yakni meningkatkan proses hilirisasi agar keuntungan ekonomi tidak berhenti pada penjualan hasil produksi.
Data yang disampaikan gubernur menunjukkan nilai ekonomi sumber daya primer Lampung mencapai Rp165,31 triliun, sementara tingkat hilirisasi baru sekitar 45,6 persen.
Angka itu menjadi ruang yang ingin dimanfaatkan melalui penguatan ekonomi desa.
Mirza mencontohkan jagung yang tidak harus berhenti sebagai hasil panen. Komoditas tersebut dapat dikembangkan menjadi pakan ternak maupun produk turunan lain sehingga menciptakan rantai ekonomi baru di tingkat lokal.
“Tantangannya adalah bagaimana nilai tambah itu tidak terus keluar dari desa,” katanya.
Karena itu, BUMDes didorong tidak hanya menjadi lembaga pengelola usaha desa, tetapi juga menjadi penggerak produksi, pengolahan, dan kerja sama ekonomi di wilayahnya.
Melalui Program Desaku Maju, pemerintah provinsi memfokuskan penguatan pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia, hilirisasi dan nilai tambah produksi, kemandirian desa, serta kerja sama antarlembaga ekonomi.
Pengelola BUMDes juga diminta memiliki kemampuan manajerial dan inovasi usaha agar mampu mengembangkan potensi ekonomi masing-masing desa secara berkelanjutan.
“Bapak dan Ibu manajer BUMDes harus menjadi role model atau contoh bagi masyarakat. Saya berharap manajer BUMDes yang mengikuti bimtek ini dapat menjadi pengelola BUMDes yang termaju,” ujar Mirza.
Menurutnya, keberhasilan ekonomi desa nantinya tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan usaha, tetapi juga dari meningkatnya produktivitas, pendapatan, daya beli, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemprov Lampung juga membuka peluang agar BUMDes dapat terhubung dengan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
BUMDes dapat mengambil peran dalam penyediaan bahan pangan lokal dan penguatan rantai pasok sesuai ketentuan serta standar yang berlaku.
Dengan pola tersebut, kebutuhan program pemerintah dapat sekaligus menjadi pasar bagi produk masyarakat desa.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Muhammad Azis Satriya Jaya mengatakan Bimtek tersebut diikuti 168 peserta yang terbagi dalam dua angkatan.
Angkatan pertama berlangsung 21–23 September 2026, sedangkan angkatan kedua dijadwalkan 24–26 September 2026.
Peserta merupakan direktur BUMDes yang diharapkan mampu membawa hasil pelatihan ke wilayah masing-masing.
Pemprov Lampung berharap penguatan kapasitas tersebut membuat BUMDes semakin profesional dalam mengelola potensi lokal, membuka peluang usaha, memperkuat rantai produksi dan menjaga agar perputaran ekonomi semakin banyak berlangsung di desa.
“Kalau desa bergerak, maka ekonomi akan tumbuh. Jika ekonomi tumbuh, maka Lampung akan menjadi provinsi yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Mirza. (***)
