Ombudsman Lampung Membuka Posko Pengaduan PPDB

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf. DOK

SMARTNEWS.ID — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung membuka posko pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022.

Posko pengaduan bertempat di Kantor Ombudsman Lampung, itu akan dibuka sejak Juni hingga pertengahan Juli 2021 secara luar jaringan dan dalam jaringan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan membuka posko merupakan kegiatan tahunan untuk melakukan pengawasan terkait PPDB.

Kehadiran posko, menurut dia, menyelesaikan berbagai laporan, seperti kesalahan titik maps, pemenuhan kuota afirmasi, prestasi dan zonasi yang tidak merata atau tidak sesuai ketentuan.

“Pengaduan oleh masyarakat ini bisa terkait regulasi yang dinilai memberatkan dan sebagainya,” ujar Nur Rakhman Yusuf melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/6/2021).

Dia juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan satuan pendidikan melakukan perbaikan pelaksanaan PPDB berdasar evaluasi internal atau catatan PPDB tahun sebelumnya.

“Hal ini penting dilakukan dan dapat menjadi dasar dalam melakukan upaya perbaikan pelaksanaan PPDB tahun ini, baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah,” ujar dia.

Ia menyontohkan pada tahun sebelumnya surat keterangan domisili menjadi masalah dalam PPDB, namun itu diupayakan diperbaiki dengan keluarnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

“Pada Pasal 17 ayat (4) itu mengatur tentang surat keterangan domisili hanya berlaku untuk kondisi tertentu yaitu bencana alam dan/atau bencana sosial,” terang dia.

Mengindari hal tersebut, ia meminta pihak penyelenggara cermat melakukan verifikasi dokumen persyaratan, jangan sampai kesalahan sama tahun-tahun sebelumnya terulang.

“Bahkan kalau bisa diselesaikan dulu oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat. Masyarakat ke Ombudsman karena merasa tidak memperoleh penyelesaian,” jelas dia.

Sisi lain, Ombudsman Lampung juga mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggaraan PPDB.

Dalam pengawasan PPDB tahun lalu, Ombudsman menemukan beberapa temuan, diantaranya adanya surat keterangan domisili yang dibuat tidak sesuai dengan domisili aslinya.

Selain itu, Ombudsman juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat lebih teliti memaknai kalimat “paling sedikit” pada jalur afirmasi, serta adanya verifikasi jalur afirmasi yang tidak sesuai dengan regulasi.

“Justru siswa tidak mampu ini yang harus kita selamatkan, jangan sampai ada siswa tidak bisa sekolah karena golongan ekonomi kurang mampu,” tegas Nur Rakhman.

Jika masyarakat mengalami pelayanan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, ia meminta masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada panitia penyelenggara.

“Kalau tidak ada tindak lanjut atau tidak sesuai harapan terkait pelayanan PPDB, masyarakat bisa menyampaikan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung,” katanya.

“Atau dapat menghubungi nomor WhatsApp 08119803737, Telepon 0721251373, Email : [email protected], atau datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di Jalan Way Semangka No. 16A Pahoman Bandar Lampung,” kata dia. (**)