SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Lampung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Pencapaian ini menjadi indikator kuat bahwa Pemprov Lampung terus menunjukkan komitmen nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance, meski di tengah tantangan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Gubernur Lampung Mirza menyampaikan apresiasi atas pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dan menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi.
“Opini WTP ini bukan sekadar prestasi tapi juga tanggung jawab untuk terus menjaga akuntabilitas. Temuan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan,” ujarnya saat sambutannya di sidang paripurna, Jumat, 23 Mei 2025.
Gubernur juga menyoroti bahwa Lampung saat ini termasuk dalam tujuh provinsi di Indonesia yang mampu meraih opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut. “Ini mencerminkan komitmen kolektif dalam menjalankan amanat undang-undang dan prinsip good governance,” pungkasnya.
Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa capaian ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah, serta penguatan sistem pengawasan internal yang terus dikembangkan.
“Capaian WTP yang ke-11 ini adalah bukti bahwa efisiensi tidak berarti menurunnya kualitas pengelolaan keuangan. Justru ini menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik, efisiensi bisa berjalan beriringan dengan akuntabilitas,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, dalam situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian dan penghematan belanja, Pemprov Lampung terus berinovasi dalam sistem perencanaan dan pengendalian anggaran, termasuk digitalisasi pelaporan keuangan, optimalisasi aset, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.
Lebih lanjut, Marindo menekankan bahwa raihan opini WTP bukan sekadar formalitas atau prestasi administratif, melainkan mencerminkan integritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah.
“Kami memaknai WTP ini sebagai amanah yang harus dijaga. Karena di balik angka-angka laporan keuangan, ada harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Pemprov Lampung juga berkomitmen untuk terus memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan dari hasil pemeriksaan, sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan capaian ini, Provinsi Lampung menjadi salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang berhasil mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade, sebuah prestasi yang tidak hanya membanggakan secara administratif, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah. (*)
