ISTIMEWA
SMARTNEWS.ID – Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan sosialisasi prosedur dan pelaksanaan clearance belanja TIK tahun 2025 dan aplikasi terpusat lainnya pada Kemendiktisaintek. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Utama Rektorat Unila, Selasa, 10 Juni 2025.
Sosialisasi bertujuan meningkatkan kemampuan perencanaan anggaran dan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat, agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.
Plh. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (BPKHM), Suratno, S.Pd., M.H., dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kelayakan teknis pengadaan TIK, tetapi juga memastikan setiap belanja TIK di lingkungan Unila benar-benar sesuai kebutuhan unit kerja dan mendukung percepatan transformasi digital pemerintah.
Penyelenggara kegiatan menghadirkan dua narasumber utama dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendiktisaintek, yakni Ketua Tim Kerja SPBE Muhamad Rochim yang menyampaikan materi secara daring, serta Aziz Yanuar dari Tim Pusdatin yang hadir secara langsung di Unila.
Muhamad Rochim dalam pemaparannya menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pengadaan TIK dengan arah kebijakan nasional. “Clearance TIK bukan hanya proses administratif, tapi instrumen strategis untuk memastikan seluruh pengadaan teknologi mendukung integrasi sistem pemerintahan dan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Aziz Yanuar menjelaskan secara teknis tahapan dan dokumen yang diperlukan dalam proses clearance belanja TIK.
“Kami berharap melalui sosialisasi ini, perguruan tinggi seperti Unila dapat memahami prosedur dengan benar dan menerapkannya secara tepat. Tujuan akhirnya adalah terciptanya layanan publik yang lebih digital, responsif, dan terintegrasi,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja di Unila dapat memahami secara menyeluruh prosedur clearance belanja TIK, serta mampu menerapkannya sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung integrasi dan efisiensi sistem pemerintahan digital di lingkungan pendidikan tinggi. (***)
