SMARTNEWS.ID – DPRD Lampung melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 menyampaikan delapan rekomendasi penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rekomendasi Pansus DPRD Lampung kepada pemerintah provinsi (pemprov) itu dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang DPRD setempat, Selasa (6/5/2025).
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, memimpin jalannya rapat tersebut.
Juru Bicara Pansus LKPJ, Budi Hadi Yunanto, menyampaikan delapan rekomendasi tersebut. Poin-poin rekomendasi itu ialah:
Satu, Pembentukan Tim Khusus PAD.
Tim ini akan bertugas menentukan target PAD tiap OPD dan menggali potensi aset daerah yang belum termanfaatkan optimal, seperti gedung, mes penginapan, dan lahan pertanian.
Kedua, Inovasi Pengelolaan PAD. Badan Pendapatan Daerah diminta lebih kreatif dan inovatif menggali sumber-sumber PAD, terutama melalui menata dan mengelola aset daerah.
Ketiga, Optimalisasi BUMD dan Aset Wisata. BUMD diminta diversifikasi usaha serta menggandeng mitra dalam bentuk profit sharing atau skema BOT, termasuk mengembangkan aset, seperti Gedung Wanita dan Gedung Rimbawan menjadi fasilitas penginapan.
Keempat, Evaluasi PT. Bank Lampung
Kinerja. Bank milik daerah itu diminta dievaluasi karena menyusul banyak ASN dan dua kabupaten beralih ke bank lain.
Kelima, Perda Pengelolaan Aset Masjid Raya Al-Bakrie. Disarankan menerbitkan peraturan daerah untuk memperjelas tata kelola aset pembangunan masjid tersebut.
Keenam, Klarifikasi Dana Bagi Hasil Migas. Pemprov diminta menindak lanjuti status dana yang tertahan di PT. Lampung Energy Berjaya melalui biro hukum.
Ketujuh, Evaluasi Program Pemutihan PajaK. Pansus menyoroti masih banyak disinformasi terkait beban biaya program ini di masyarakat dan meminta agar OPD terkait segera memperbaiki layanan.
Kedelapan, Pendataan Hak Guna Usaha (HGU). Pemprov diminta mendata dan mengawasi lahan pertanian milik swasta yang HGU-nya mendekati habis serta memastikan bermanfaat bagi masyarakat. (***)
