SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat bahwa data yang diberikan dalam Sensus Ekonomi 2026 akan menentukan seberapa tepat pemerintah membaca kondisi dan menyusun kebijakan pembangunan ekonomi.
Pesan itu mengemuka dalam Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu, 8 Agustus 2026. Pemprov Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) mengajak masyarakat terbuka memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
Gubernur Lampung, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, menilai data kini memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan.
“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujarnya.
Menurutnya, Sensus Ekonomi berbeda dengan survei karena pendataan dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada aktivitas ekonomi yang luput dari pencatatan, termasuk usaha yang dijalankan dari rumah dan aktivitas ekonomi berbasis digital.
Perubahan pola ekonomi masyarakat menjadi salah satu alasan pentingnya pendataan dilakukan secara menyeluruh. Perkembangan teknologi membuat semakin banyak kegiatan usaha berlangsung secara digital dan dari lingkungan rumah.
“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.
Ia mengibaratkan data sebagai informasi awal yang dibutuhkan pemerintah sebelum menentukan “resep” pembangunan. Jika informasi yang diterima tidak sesuai kenyataan, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah juga menggandeng tokoh masyarakat dan FPK untuk membantu membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan sensus.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengatakan Lampung memiliki modal positif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pada tahap pertama, Lampung berhasil menempati peringkat pertama secara nasional.
Namun, posisi tersebut masih harus dipertahankan melalui dua tahapan evaluasi berikutnya.
BPS saat ini mengerahkan 8.619 petugas untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Lampung. Petugas menyasar berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari pasar, pertokoan, industri, keluarga hingga usaha yang dijalankan dari rumah.
Ahmadriswan menegaskan, tantangan utama sensus bukan semata persoalan anggaran, metode maupun teknologi, melainkan membangun kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 dibutuhkan untuk memperoleh gambaran struktur ekonomi secara lebih rinci hingga tingkat wilayah yang selama ini belum sepenuhnya dapat diperoleh melalui survei.
Data tersebut nantinya dapat membantu pemerintah memahami aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Ahmadriswan juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS bukan untuk kepentingan pemungutan pajak, melainkan diolah menjadi indikator statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan.
“Memang pertanyaannya bisa terkesan kepo, tetapi itulah modal kita untuk menyajikan potret terkini ekonomi Lampung,” katanya.
Hingga kegiatan berlangsung, capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi di Lampung telah mencapai sekitar 87 persen. BPS berharap tidak ada pelaku usaha maupun keluarga yang terlewat dalam pendataan.
Ketua FPK Provinsi Lampung, Hi. Darussalam, mengajak seluruh anggota FPK ikut menjadi penggerak partisipasi masyarakat.
“Bagaimana Lampung ini akan maju kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan data yang sebenarnya. Harapan saya kepada seluruh anggota FPK, bantulah memberikan data Sensus Ekonomi di Lampung dengan fakta yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Lampung, Rahmat Yuda Kesatria, menilai keberhasilan sensus merupakan tanggung jawab bersama.
Menurutnya, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, FPK dan masyarakat diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memastikan petugas dapat menjalankan pendataan dengan baik.
Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, Pemprov Lampung berharap Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan potret ekonomi yang lebih utuh. Data tersebut menjadi pijakan agar program pembangunan tidak sekadar dibuat berdasarkan perkiraan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sebab, dari data yang jujur dan lengkap, pemerintah dapat menentukan arah pembangunan dengan lebih tepat,” tutur dia. (***)
