SMARTNEWS.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong perguruan tinggi swasta tidak hanya berperan mencetak lulusan, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) dan menggerakkan ekonomi daerah.
Menurut Mirza, kekayaan sumber daya alam Lampung belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika tidak dibarengi SDM yang unggul, adaptif, dan mampu menciptakan nilai tambah.
Hal itu disampaikan Mirza saat menghadiri silaturahmi dan ramah tamah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) I Tahun 2026 di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu, 22 Agustus 2026.
“Kekayaan suatu daerah belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya SDM yang unggul,” tegas Mirza.
Ia mencontohkan Lampung memiliki kekuatan besar di sektor pertanian dan pangan, mulai dari padi, jagung, singkong, kopi hingga kakao. Namun, sebagian komoditas tersebut masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya dinikmati daerah lain.
Kondisi itu, menurut Mirza, menunjukkan pentingnya menghubungkan kekayaan sumber daya alam dengan kualitas pendidikan dan kemampuan SDM.
“Kesuburan tanah tidak otomatis meningkatkan kualitas SDM. Karena itu, kita harus menghubungkan kekayaan sumber daya alam dengan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Mirza juga menyoroti kesenjangan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Ia meminta perguruan tinggi mulai menyesuaikan program pendidikan dengan perkembangan industri dan potensi ekonomi Lampung.
“Universitas harus beradaptasi dengan industri yang akan hadir di Provinsi Lampung. Kita harus menyiapkan SDM untuk bersaing, bukan hanya untuk mencari pekerjaan,” katanya.
Menurutnya, perguruan tinggi harus melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi, keterampilan, kreativitas, serta kemampuan menciptakan peluang usaha.
Untuk itu, Pemprov Lampung tengah mendorong hilirisasi komoditas hingga tingkat desa. Mirza menilai perguruan tinggi dapat mengambil peran dalam menyediakan inovasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan penggunaan mesin pengering sederhana untuk mengolah hasil pertanian di desa. Teknologi tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai jual komoditas sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
“Kalau kita membangun ratusan unit pengering di desa, dampaknya bukan hanya terhadap pengolahan komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.
Mirza menegaskan teknologi yang dikembangkan tidak harus selalu berasal dari luar negeri. Perguruan tinggi justru didorong menciptakan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan karakteristik komoditas dan kebutuhan masyarakat Lampung.
Dalam memperkuat kolaborasi tersebut, Pemprov Lampung membuka sejumlah peluang kerja sama dengan perguruan tinggi swasta, antara lain pengembangan beasiswa, pendidikan vokasi, pengabdian masyarakat, hingga program yang mendorong mahasiswa dan lulusan berkontribusi langsung di desa.
Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah program satu desa satu sarjana untuk memperkuat ketersediaan SDM berkompetensi di tingkat desa.
“Di Lampung masih kurang sarjana, terutama yang memiliki kompetensi sains, teknologi, teknik, dan bidang industri. Karena itu, kita ingin menyiapkan anak-anak muda yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pembangunan,” kata Mirza.
Ia juga mendorong perubahan model Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar tidak sekadar menjadi kegiatan rutin mahasiswa. KKN diharapkan menjadi sarana penyelesaian persoalan nyata di desa melalui kolaborasi mahasiswa lintas disiplin ilmu.
“Pemerintah memiliki kewenangan, kampus menghadirkan pengetahuan, dunia usaha membuka peluang investasi, dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Kalau semuanya berkolaborasi, dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko mengatakan perguruan tinggi juga menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI).
Menurutnya, kampus harus mengubah paradigma pendidikan dari sekadar berorientasi pada proses pembelajaran menuju outcome-based education, yakni pendidikan yang menekankan kompetensi dan hasil nyata yang dimiliki mahasiswa.
“Dulu kita belajar hanya kepada dosen dan guru. Sekarang ilmu ada di mana-mana. Karena itu, kampus harus mampu menyesuaikan diri,” ujar Budi.
Ia menilai perkembangan AI akan mengubah banyak jenis pekerjaan dan model pembelajaran. Perguruan tinggi dituntut berani berinovasi agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman.
Namun, Budi menegaskan pendidikan karakter tetap menjadi kekuatan utama perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi yang akan tetap didatangi mahasiswa adalah kampus yang mampu mengajarkan akhlak,” katanya. (***)
