DPRD Lampung Selatan

DPRD Lamsel Mulai Bahas APBD 2027, Anggaran Pembangunan Jadi Sorotan


SMARTNEWS.ID – DPRD Kabupaten Lampung Selatan mulai memasuki tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Tahapan itu ditandai dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu, 16 September 2026.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua II Benny Raharjo dan Wakil Ketua III Bella Jayanti. Hadir pula Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, sejumlah anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Penyampaian Ranperda APBD 2027 menjadi bagian penting dalam rangkaian penyusunan anggaran daerah. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan persetujuan dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dalam pembahasan selanjutnya, DPRD akan mencermati sejumlah komponen dalam rancangan anggaran, mulai dari arah pendapatan, belanja, hingga program dan kegiatan yang dirancang pemerintah daerah.

Pembahasan tersebut juga menjadi ruang bagi legislatif untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas, sesuai kemampuan keuangan daerah, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, APBD tidak hanya berkaitan dengan deretan angka dalam dokumen keuangan daerah. Setiap kebijakan belanja akan bermuara pada pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, pembahasan Ranperda APBD 2027 menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran sekaligus pengawasan DPRD. Proses tersebut diharapkan dapat memastikan kebijakan fiskal daerah tetap berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kapasitas keuangan daerah. (HUMAS DPRD)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close