SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Kehutanan memperkuat langkah mitigasi interaksi negatif antara gajah Sumatera dan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur.
Komitmen tersebut terlihat saat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung progres pembangunan fasilitas mitigasi di kawasan TNWK, Minggu, 20 September 2026.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan berbagai sarana yang dibangun dapat mendukung penanganan interaksi manusia dan gajah secara lebih terencana sekaligus memperkuat pengelolaan kawasan konservasi.
Kegiatan diawali dengan diskusi mengenai progres pembangunan mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera di TNWK. Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera TNWK, Brigjen TNI Sriyanto, memaparkan perkembangan pembangunan fasilitas sekaligus kesiapan sarana pendukung di lapangan.
Setelah diskusi, Gubernur Mirza dan Menhut Raja Juli meninjau sejumlah fasilitas, mulai dari holding room, command center, playground, area simbolis pelepasan gajah, main area ceremonial, menara pandang hingga jembatan gantung.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur konservasi memiliki fungsi yang jelas dalam mendukung pengelolaan satwa sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.
Kementerian Kehutanan sebelumnya menegaskan bahwa penanganan interaksi negatif manusia dan gajah di TN Way Kambas bukan semata persoalan konservasi, tetapi juga berkaitan dengan keamanan wilayah dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan. (Kehutanan)
Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan mitigasi yang lebih terintegrasi, termasuk pemantauan pergerakan gajah dan penguatan pengelolaan kawasan. Penggunaan teknologi seperti GPS collar juga menjadi salah satu pendekatan untuk memantau pergerakan gajah liar dan membantu penanganan interaksi dengan masyarakat. (Kehutanan)
Usai meninjau fasilitas utama, rombongan kemudian melihat area UMKM di kawasan TNWK. Agenda tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan konservasi juga diarahkan agar dapat berjalan beriringan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, penguatan mitigasi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan Gajah Sumatera dan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.
Gubernur Mirza memastikan pemerintah daerah terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan TNWK. Kolaborasi lintas pihak diperlukan agar perlindungan satwa, keamanan masyarakat, kelestarian kawasan, dan aktivitas ekonomi warga dapat berjalan secara beriringan.
Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Kehutanan, termasuk jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), serta perwakilan Kedutaan Besar Norwegia. (***)