SMARTNEWS.ID – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong tidak hanya menjadi tempat transaksi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pusat pemasaran produk lokal dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau KDKMP Bumisari di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurut Zulkifli, koperasi harus menjadi milik masyarakat desa dan mampu menggerakkan potensi ekonomi lokal. Karena itu, keberadaannya perlu dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran produk warga, menampilkan hasil kerajinan, hingga membuka peluang usaha baru.
“Koperasi ini bukan punya Menko Pangan, bukan punya menteri, bukan punya Pak Presiden. Ini miliknya desa, artinya milik seluruh rakyat yang ada di desa,” tegasnya.
Ia menjelaskan, desa selama ini memiliki potensi produksi berbagai komoditas, termasuk hasil pertanian. Namun, potensi tersebut perlu ditopang akses pemasaran agar produk masyarakat dapat menjangkau konsumen lebih luas.
KDKMP, lanjutnya, dapat menjadi ruang promosi bagi produk UMKM dan kerajinan lokal. Selain itu, kegiatan bazar mingguan bisa dikembangkan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Intinya, koperasi ini menjadi pusat perkembangan ekonomi. Seluruh potensi UMKM bisa dipamerkan di sini, kerajinan bisa ditampilkan, dan setiap minggu bisa dibuat bazar. Kita ingin setiap desa maju dan berkembang melalui koperasi desa,” ujar Zulkifli.
Peninjauan KDKMP Bumisari dilakukan dalam rangka pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP di seluruh Indonesia yang dimulai pada 15 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama delapan hari dengan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan.
Pemantauan mencakup kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan barang, kendaraan operasional, serta kesiapan sumber daya manusia. Pemerintah juga memeriksa ketersediaan barang bersubsidi dan kebutuhan strategis, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, serta pupuk.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan fasilitas dan kendala operasional agar dapat ditindaklanjuti sebelum menghambat pelayanan koperasi kepada masyarakat.
Dalam kunjungan itu, Zulkifli Hasan didampingi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pemangku kepentingan terkait. (***)
