SMARTNEWS.ID – Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) menggelar visitasi pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan, pada Jumat, 27 Februari 2026, di ruang rapat Dekanat Gedung C lantai dua kampus setempat.
Kegiatan dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI Dr. Widodo, S.H., M.H., Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., Direktur Perdata Direktorat Kemenkum RI Henry Sulaiman, S.H., M.E., Direktur Badan Usaha Direktorat Kemenkum RI Dr. Andi Taletting Langi, S.H., S.IP., M.Si., M.Phil., Ketua Senat Unila Prof. Dr. Her Pratiwi, M.Pd., Ketua Senat FH Unila sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
Acara ini bertujuan untuk memantau sejauh mana kesiapan pembukaan Prodi Studi Magister Kenotariatan di FH Unila.
Dekan FH Unila dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Direktur Jenderal atas kehadirannya dalam rangka visitasi kesiapan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan.
Ia menjelaskan, program tersebut telah dirintis sejak 2008, sempat bergabung dengan Universitas Diponegoro hingga 2015, dan kini visitasi ini menjadi upaya ketiga pendirian secara mandiri.
Pendirian program didorong tingginya minat alumni serta kebutuhan akan program yang spesifik di tengah meningkatnya aktivitas bisnis dan tuntutan kepastian hukum.
“Program Studi Magister Kenotariatan ini sudah lama kami persiapkan dan sangat dibutuhkan. Banyak alumni menanyakan keberlanjutan program ini, sementara tenaga pengajar dan berbagai masukan juga telah kami siapkan. Kami berharap program ini dapat segera terwujud dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor menyampaikan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika.
Ia menegaskan meningkatnya jumlah lulusan mendorong kebutuhan pendidikan lanjutan bagi alumni dan mahasiswa, sehingga program yang telah dinantikan sejak 2008 ini diharapkan dapat segera dibuka dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Program Studi Magister Kenotariatan ini sangat dinantikan, tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun ini kami berupaya mewujudkan pembukaannya,” ujarnya.
Direktur Jenderal juga turut menyampaikan bahwa visitasi ini dilakukan untuk meninjau kesiapan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut selaras dengan perkembangan hukum serta penataan kenotariatan secara umum. Saat ini, pihaknya juga tengah menguatkan notaris berbasis teknologi informasi dan mengembangkan layanan yang lebih akuntabel.
“Kami berharap sinergitas antarperguruan tinggi dapat menjadi faktor kunci agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadapi berbagai hambatan profesi notaris di lapangan,” ungkapnya.
Target pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan direncanakan pada tahun ini, yakni bersamaan dengan pembukaan penerimaan mahasiswa baru hingga akhir Juli 2026.
Seluruh persiapan telah dilakukan, mulai dari sarana dan prasarana, tenaga pendidik, hingga penetapan besaran UKT. Diharapkan Program Studi ini dapat berhasil dibuka dan berjalan sesuai dengan rencana. (***)
