Kepala SMAN 4 Bandar Lampung Dra. Hj. Rosita. DOK
SMARTNEWS.ID – Kepala SMAN 4 Bandar Lampung Dra. Hj. Rosita, menepis dengan tegas atas aduan orangtua siswa di tempatnya bernama Fatmawati yang menyampaikan ke DPRD Lampung, terkait besaran biaya pendidikan melalui komite sekolah.
Menurutnya, orangtua siswa tersebut sebelumnya sudah pernah diberikan keringan biaya pendidikan oleh komite sekolah, guna pelaksanaan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMAN 4 Bandar Lampung.
“Jadi orangtua siswa itu (Fatmawati, Red) dulu sudah pernah menghadap ke komite sekolah untuk meminta biaya keringanan biaya pendidikan, dan itu sudah diberikan keringanan oleh komite sekolah,” ujar Rosita, Kamis (26/5/2022).
Menurut dia, orangtua siswa tersebut terlalu berlebihan menyampaikan informasi tentang biaya pendidikan kepada pihak lain. Padahal, mengenai pembiayaan pendidikan bisa dicarikan jalan keluar oleh pihak sekolah.
Selain hal tersebut, ia juga menepis aduan orangtua siswa tersebut terkait tidak akan diberikannya nomor ujian bagi siswa yang belum membayar dana komite. Menurutnya, hal tersebut tidak benar dan menyesatkan.
“Bagaimana dia meyakini bahwa sekolah tidak memberikan nomor ujian kepada anaknya, sedangkan ia sendiri belum pernah ke sekolah untuk mengambil nomor ujian berdasarkan waktu yang ditetapkan. Berita itu tidak benar,” tegasnya.
Atas peristiwa ini, ia sangat menyesalkan. Sebab, persoalan menyangkut sekolah, bisa diselesaikan secara musyawarah di sekolah. “Saya ini baru menjabat kepala SMAN 4 Bandar Lampung. Namun, masalah ini akan saya selesaikan,” katanya.
Sebelumnya, Fatmawati bersama sejumlah orangtua siswa SMA negeri di Bandar Lampung, Rabu (25/5/2022), mendatangi gedung DPRD Lampung untuk mengadukan terkait pendanaan pendidikan melalui komite sekolah.
Di sana, Fatmawati mengeluhkan tentang besaran biaya komite sekolah Rp385 ribu per bulan yang ditanggungnya. Jumlah itu sangat memberatkan dirinya. Sebab suaminya sebagai kepala keluarga tidak lagi berkerja karena sakit.
Bahkan di DPRD Lampung, ia mengaku bahwa jika wali murid tidak mampu membayar dana komite, maka pihak sekolah tidak akan memberikan nomor ujian kenaikan kelas yang akan dimulai pada 30 Mei mendatang. (***)
