SMARTNEWS.ID – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara bupati/wali kota dengan kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Provinsi Lampung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro. Kamis, 14 Agustus 2025.
Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas serta pengelolaan keuangan desa di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Acara turut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Yandri Susanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta Forkopimda Lampung, para kepala daerah dari 15 kabupaten/kota, serta Kajari se-Lampung. Bupati Lampung Selatan hadir didampingi Kajari Lampung Selatan Suci Wijayanti, Kepala Dinas PMD, dan Kabag Hukum Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menyampaikan bahwa sejak 2014 pemerintah telah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk mempercepat pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya selama 10 tahun terakhir, masih ada desa yang menghadapi hambatan teknis maupun kekhawatiran kepala desa dalam mengambil langkah pembangunan.
“Desa adalah garis terdepan pembangunan. Program Jaga Desa ini bukan hambatan, melainkan peluang agar kepala desa lebih leluasa membangun,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan kejaksaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dalam memantau penggunaan dana desa.
Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas inisiasi program Jaga Desa. Ia menegaskan bahwa dana desa secara nasional mencapai Rp71 triliun, dengan alokasi untuk Lampung sebesar Rp2,3 triliun yang difokuskan pada ketahanan pangan, penurunan stunting, pengembangan SDM, dan program prioritas lainnya.
“Kepala desa harus dibimbing dan didampingi agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Jika 2.000 desa di Lampung kita bangun kesejahteraannya, maka Lampung akan maju,” tegasnya. (**/kmfls)
