SMARTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pengembangan Kawasan Industri Katibung untuk mendukung pembangunan kilang minyak, memperkuat industri hilir, dan mendorong kemandirian energi nasional.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Lampung untuk menarik investasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Percepatan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Industri di Ruang Pepadun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 16 Oktober 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri membutuhkan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan seluruh anggota tim percepatan.
Ia meminta setiap perangkat daerah mengawal tahapan pengembangan sesuai tugas masing-masing, mulai dari pemenuhan persyaratan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga penjajakan kerja sama dengan calon investor.
“Pada saatnya nanti, ini tidak bisa berjalan secara parsial. Kita harus bersama-sama mengawal proses ini sesuai dengan tugas masing-masing dan terus melaporkan perkembangannya kepada Pak Gubernur,” ujar Marindo.
Untuk memperluas peluang investasi, Marindo juga mendorong promosi kawasan industri melalui Lampung Forum Investment (FOILA). Forum tersebut diharapkan mempertemukan pemilik potensi investasi dengan calon investor, termasuk investor utama atau anchor investor yang dapat mendukung realisasi pengembangan kawasan.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan investasi menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, investasi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor jasa, termasuk pariwisata.
Selain menciptakan lapangan kerja, investasi diharapkan meningkatkan nilai ekspor dan mendorong struktur ekonomi Lampung menjadi lebih produktif.
Mulyadi mengungkapkan, pengembangan Kawasan Industri Katibung telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemprov Lampung dan PT Minamas.
Kawasan tersebut direncanakan mendukung pembangunan fasilitas pengolahan minyak mentah (refinery), industri hilir oleokimia, serta industri kimia lainnya. Pengembangan kawasan juga mencakup rencana terminal khusus untuk menunjang kegiatan logistik dan distribusi.
Untuk memastikan kesiapan proyek, penyelesaian studi kelayakan atau feasibility study (FS) menjadi salah satu tahapan penting. Kajian tersebut mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dasar pembahasan lanjutan dengan pemerintah pusat.
“Kita berharap finalisasi feasibility study ini bisa diselesaikan sebelum Desember, sehingga menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk melaporkan kesiapan daerah dalam mendukung cita-cita kemandirian energi nasional,” kata Mulyadi. (***)
